Konsep Illicit Enrichment dalam Penjatuhan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Korupsi sebagai extraordinary crime tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh negara melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti. Permasalahan ini semakin relevan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang memperkenalkan pendekatan pemidanaan berbasis tingkat kesalahan, kerugian negara, dan keuntungan yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep illicit enrichment dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan relevansinya terhadap penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam hukum Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta menelaahnya dalam perspektif teori pola penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep illicit enrichment memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme uang pengganti karena sama-sama berorientasi pada penghilangan keuntungan ekonomi hasil korupsi dan pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi uang pengganti di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan praktis akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai peningkatan kekayaan tidak sah serta belum jelasnya parameter nilai manfaat yang dinikmati pelaku dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan konsep illicit enrichment guna memperkuat efektivitas asset recovery dan mewujudkan penegakan hukum korupsi yang berkeadilan substantif.