Dilema Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif Dalam Kebijakan Rehabilitasi Narkotika

Abstract

Kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkotika. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tetap mengatur ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif dalam pengaturan rehabilitasi narkotika serta mereposisi kebijakan rehabilitasi berdasarkan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara norma pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika dengan berbagai regulasi pelaksana, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 yang lebih mengedepankan rehabilitasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penyalahguna narkotika, apakah diposisikan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, kebijakan rehabilitasi narkotika saat ini masih didominasi oleh orientasi kepastian hukum formal sehingga mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi kebijakan melalui harmonisasi regulasi dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.