Keabsahan Tindakan Eksekusi dan Lelang dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA Nomor 5549 K/PDT/2025

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5549 K/PDT/2025 merupakan sebuah perkara perdata yang berada pada tingkat kasasi, yang melibatkan sengketa antara debitur,kreditur (dalam hal ini perbankan), serta instansi negara yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan proses lelang terhadap objek jaminan yang disengketakan. Kasus ini secara spesifik menyoroti dugaan adanya tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi dan lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur melalui lembaga lelang resmi yang dikelola oleh negara. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan mengevaluasi keabsahan serta legitimasi dari tindakan eksekusi dan lelang tersebut dalam sudut pandang hukum perdata, dengan fokus khusus pada penerapan konsep perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus (case approach), dengan melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya memilih untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan, yang secara implisit menguatkan dan menegaskan kembali pertimbangan-pertimbangan dari judex facti (hakim tingkat pertama atau pengadilan tingkat sebelumnya). Keputusan ini menandakan bahwa tindakan eksekusi dan lelang yang telah dilakukan oleh kreditur telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, keabsahan pelaksanaan lelang sangat bergantung pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prosedur formal dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terkait dalam proses tersebut. Sebagai kesimpulan, putusan ini memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batasan-batasan antara tindakan eksekusi yang dianggap sah dan tindakan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks praktik perbankan serta proses lelang. Putusan tersebut juga menjadi sumber acuan yang sangat penting dalam menilai serta menentukan tanggung jawab hukum para pihak terkait dalam sengketa kredit dan jaminan.