Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kekayaan baru berupa aset digital yang meliputi cryptocurrency, non-fungible token (NFT), akun media sosial termonetisasi, dan berbagai aset berbasis platform lainnya. Pertumbuhan signifikan pengguna aset digital di Indonesia yang mencapai lebih dari 18 juta investor kripto pada 2023 menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai nasib hukum aset tersebut ketika pemiliknya meninggal dunia. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana kedudukan aset digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia; kedua, bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai kewarisan aset digital sebagai instrumen sinkronisasi kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital secara konseptual telah memenuhi kualifikasi sebagai objek waris baik menurut Pasal 499 jo. Pasal 833 KUHPerdata maupun konsep al-mal dan tirkah dalam hukum Islam. Persoalan fundamental bukan terletak pada aspek konseptual legitimasi aset digital sebagai harta warisan, melainkan pada ketiadaan mekanisme hukum positif yang mengatur penguasaan dan akses ahli waris terhadap aset digital pewaris. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus (lex specialis) yang mengintegrasikan wasiat digital sebagai instrumen utama sinkronisasi hukum perdata dan hukum Islam.