At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam

Strategi Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Membentuk Citra Positif Organisasi

2026-02-02T16:39:47+07:00

Fenomena yang ditemukan adanya dugaan citra negatif yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan adanya komentar negatif pada salah satu akun media sosial, oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi untuk membentuk citra positif organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi, apa saja aspek yang mempengaruhi serta efektivitas strategi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan 6 (enam) informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui langkah-langkah menentukan khalayak, merumuskan pesan atau materi, penetapan metode, pemilihan media komunikasi, mengetahui hambatan pada saat pelaksanaan, serta efektivitas strategi dalam mempengaruhi persepsi publik sehingga membentuk citra organisasi menjadi lebih positif cukup efektif. Faktor atau aspek pendukung yang utama meliputi kemampuan komunikasi anggota serta budaya organisasi terbuka seperti kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lain maupun dengan institusi terkait, aspek pendukung lain seperti kekompakan serta solidaritas anggota, kemampuan anggota dalam menjaga emosi serta mengendalikan diri, dukungan masyarakat serta peran media yang menyampaikan informasi berimbang serta kemampuan pimpinan dalam mengarahkan anggota. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dinilai cukup efektif dalam membentuk citra positif organisasi yang ditandai dengan terbentuknya pemahaman masyarakat tentang tugas Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penurunan konflik dan resistensi pada pelaksanaan tugas, pergeseran pandangan pada media sosial menjadi dukungan serta adanya kesukarelaan masyarakat dalam mengindahkan produk hukum yang ada, jangka panjang akan menciptakan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah daerah

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Guru di SMPN 2 Cilegon

2026-02-22T03:23:10+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap prestasi guru dengan mengacu pada tujuh penelitian terdahulu serta data empiris prestasi guru di SMPN 2 Cilegon. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang dipadukan dengan pengamatan data faktual di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan prestasi guru, baik secara langsung maupun melalui variabel pendukung seperti iklim sekolah, insentif, manajemen, motivasi kerja, dan pemanfaatan dana pendidikan. Secara simultan, kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru bahkan mampu menjelaskan hingga 75,1% variasi prestasi kerja guru, yang menegaskan besarnya kontribusi kedua faktor tersebut dalam meningkatkan kualitas performa guru. Temuan ini sejalan dengan capaian prestasi guru SMPN 2 Cilegon dalam lima tahun terakhir, termasuk keberhasilan dalam Inovasi Pembelajaran (Inobel), Program Guru Penggerak, serta berbagai prestasi tingkat provinsi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kepemimpinan yang efektif, adaptif, dan transformatif yang didukung kompetensi profesional guru yang kuat merupakan faktor kunci dalam membangun budaya kerja produktif dan meningkatkan prestasi guru secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar penguatan kebijakan pengembangan profesional pendidik serta peningkatan kualitas kepemimpinan sekolah.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Komitmen Guru di SDN Panancangan 4 Kota Serang

2026-02-22T03:24:38+07:00

Komitmen guru merupakan elemen krusial dalam efektivitas organisasi sekolah yang secara langsung memengaruhi motivasi kerja, loyalitas, dan konsistensi profesional dalam mencapai tujuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap komitmen guru di SDN Panancangan 4 Kota Serang, terutama di tengah tantangan beban administrasi yang tinggi pasca-pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologi untuk memahami makna pengalaman hidup para guru. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam terhadap 12 informan (guru dan kepala sekolah), observasi partisipatif selama tiga bulan (Agustus–Oktober 2025), serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola perilaku kepemimpinan dan dampaknya terhadap psikologis kerja guru. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif kepala sekolah menjadi faktor determinan dalam membentuk komitmen guru melalui tiga tema utama: (1) internalisasi rasa memiliki (sense of belonging) melalui metafora "kita satu kapal" dalam rapat koordinasi; (2) penguatan motivasi intrinsik melalui visi "Sekolah Bahagia" yang memberikan otonomi kreatif bagi guru; dan (3) pembentukan loyalitas profesional yang mendorong guru melakukan kerja sukarela di luar jam kerja. Budaya sekolah yang kolaboratif terbukti memperkuat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan dedikasi guru. Kesimpulannya, kepemimpinan yang suportif, visioner, dan inklusif mampu menjaga stabilitas komitmen guru meski berada dalam tekanan kerja yang tinggi. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kepemimpinan kontekstual bagi para kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru

2026-02-22T03:26:08+07:00

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor fundamental dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Kinerja guru tidak hanya ditentukan oleh kompetensi individu, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala sekolah yang mencakup kemampuan memotivasi, membangun budaya sekolah, melaksanakan supervisi akademik, serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Guru yang memiliki kinerja optimal akan mampu melaksanakan tugas profesionalnya secara efektif, mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi hasil belajar siswa, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru beserta faktor-faktor yang memengaruhi dan akibat yang ditimbulkannya berdasarkan kajian literatur ilmiah terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (literature review) terhadap artikel jurnal nasional dan internasional terbitan tahun 2020 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja guru melalui faktor motivasi kerja, budaya sekolah, supervisi akademik, dan iklim kerja, yang masing-masing berdampak langsung pada peningkatan profesionalisme, komitmen, dan produktivitas guru. Kepemimpinan yang bersifat visioner, transformasional, dan partisipatif terbukti mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kinerja guru dan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Guru

2026-02-22T03:20:53+07:00

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru di dua SD Negeri di Cilegon menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan demokratis kepala sekolah meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, serta motivasi guru melalui supervisi konstruktif, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan pelatihan berkelanjutan. Kepala sekolah juga berhasil membangun budaya kolaboratif antar guru dan mengatasi hambatan administratif melalui delegasi tugas efektif. Hasil penelitian menegaskan bahwa kepemimpinan yang memberdayakan dan visioner berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara holistik, sesuai tuntutan profesionalisme guru. Implikasi penelitian ini relevan untuk pengembangan kepemimpinan kontekstual di sekolah dasar dalam mendukung regulasi pendidikan di Indonesia

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru

2026-02-22T03:26:47+07:00

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan motivasi kerja guru sebagai tenaga pendidik profesional di sekolah. Motivasi kerja guru memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas kinerja, komitmen, serta keberhasilan proses pembelajaran. Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung menunjukkan dedikasi, kreativitas, dan tanggung jawab yang lebih baik dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru berdasarkan kajian literatur ilmiah terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (literature review) terhadap artikel jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan pada tahun 2020 hingga 2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja guru melalui faktor gaya kepemimpinan, iklim kerja, budaya sekolah, sistem penghargaan, serta supervisi akademik. Kepemimpinan yang visioner, transformasional, dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik guru. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah merupakan strategi penting dalam meningkatkan motivasi kerja guru dan mutu pendidikan secara berkelanjutan

ANALISIS KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS SENGKETA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIHENTIKAN PADA TAHAP PROSEDURAL (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/TUN/2025)

2026-03-18T00:12:46+07:00

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan yang merugikan hak dan kepentingan hukumnya. Namun dalam praktiknya, tidak semua sengketa tata usaha negara diperiksa hingga pokok perkara karena sebagian perkara dihentikan pada tahap prosedural akibat tidak terpenuhinya syarat formil hukum acara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai terwujudnya keadilan substantif bagi para pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan substantif dalam sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dihentikan pada tahap prosedural melalui studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 774 K/TUN/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan prosedural mendominasi putusan pengadilan sehingga pemeriksaan terhadap substansi Keputusan Tata Usaha Negara tidak dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan keabsahan tindakan administrasi negara terkait penerbitan sertipikat hak atas tanah tidak diuji secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum acara PTUN yang lebih proporsional agar kepastian hukum tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hak substantif warga negara

Istighasah sebagai Tradisi Spiritual dan Solidaritas Sosial Umat Islam: Studi Lapangan di Masyarakat Bakeong

2026-02-13T14:51:46+07:00

Istighasah merupakan salah satu tradisi keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia dan memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial. Praktik ini tidak hanya dipahami sebagai kegiatan doa dan dzikir bersama untuk memohon pertolongan Allah SWT., tetapi juga berfungsi sebagai sarana memperkuat hubungan sosial dalam komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik istighasah sebagai tradisi spiritual serta perannya dalam membangun solidaritas sosial masyarakat Muslim melalui studi lapangan di masyarakat Bakeong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan istighasah, wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan jamaah istighasah, serta dokumentasi kegiatan keagamaan yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa istighasah di masyarakat Bakeong memiliki makna spiritual yang kuat sebagai media mendekatkan diri kepada Allah SWT., memperkuat kesadaran religius kolektif, serta menumbuhkan sikap tawakkal, kesabaran, dan harapan terhadap pertolongan Ilahi. Selain itu, istighasah juga berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat sosial, sehingga mampu mempererat silaturahmi dan memperkuat solidaritas sosial. Melalui kegiatan ini, terbangun komunikasi sosial, kepedulian kolektif, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa istighasah berperan sebagai media integrasi antara nilai-nilai ajaran Islam dan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat Bakeong. Dengan demikian, istighasah tidak hanya menjadi praktik ritual keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga harmoni, kohesi, dan stabilitas kehidupan masyarakat

Proses Pelaksanaan Restorative Justice oleh Fasilitator Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

2026-02-22T03:29:03+07:00

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum yang kompleks, diatur sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta dalam perkembangannya turut disinggung dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penyelesaiannya kini dapat ditempuh melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan RJ oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta mengidentifikasi kriteria tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Restorative Justice pada kasus KDRT, Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjembatani dialog perdamaian. Mekanisme ini bersifat sangat selektif dan hanya dapat diterapkan pada klasifikasi KDRT ringan, yang mencakup delik aduan dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 49 UU PKDRT. Ukuran kriteria ringan tersebut didasarkan pada dampak fisik yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan, serta korban tidak memerlukan perawatan medis intensif. Pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada periode 2023–2025 terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%, menunjukkan bahwa peran fasilitator dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dan rasa keadilan telah berjalan optimal.

Menakar Konsistensi Ijtihad Hakim Dalam Disparitas Putusan Perkara Kewarisan Islam Di Peradilan Agama

2026-02-24T15:57:12+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi ijtihad hakim dalam menangani disparitas putusan waris Islam di lingkungan Pengadilan Agama serta menganalisis penerapan perspektif maqashid al-syariah dalam pertimbangan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Data primer diperoleh dari putusan perkara waris yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan bahan hukum normatif dibatasi pada Kompilasi Hukum Islam yang dianalisis melalui kerangka maqashid al-syariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, metode penafsiran hukum, serta faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi disparitas putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan hakim tidak semata-mata mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, tetapi juga menunjukkan adanya variasi ijtihad hakim antara orientasi tekstual dan pendekatan kontekstual berbasis maslahat. Namun demikian, disparitas yang tidak disertai dengan justifikasi metodologis yang kuat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penguatan kapasitas metodologis hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam secara konsisten dan selaras dengan prinsip maqashid al-syariah menjadi penting guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum.

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC LAW IN INHERITANCE DISTRIBUTION IN THE COMMUNITY OF LEREP VILLAGE, WEST UNGARAN SUBDISTRICT

2026-02-25T15:40:02+07:00

This research is motivated by the discrepancy between the normative-imperative nature of Islamic inheritance law (ijbari) and the empirical practices of inheritance distribution in rural communities. In Lerep Village, Semarang Regency, the implementation of faraidh intersects with Javanese legal culture that prioritizes harmony. The research problems are: (1) How is the practice of inheritance distribution in Lerep Village viewed from the perspective of Islamic Law; (2) How is the effectiveness of the implementation of Islamic Inheritance Law in Lerep Village; and (3) What factors influence its implementation. The research method employed is socio-legal (empirical-juridical) with a sociology of law approach. Primary data were gathered through observation and in-depth interviews with the Village Head, religious figures, and heirs, followed by a qualitative descriptive analysis. The results indicate that the implementation of Islamic inheritance law in Lerep Village reflects an integrative legal pluralism model influenced by three primary determinants. First, the strength of local legal culture, which prioritizes the principle of Rukun (harmony), triggers a paradigmatic shift from formal-mathematical justice toward substantive-relational justice, where equal sharing becomes the dominant solution for maintaining social cohesion. Second, legal effectiveness at the village level is achieved through a tripartite mediation mechanism involving a strategic synergy between the Village Government as an administrative facilitator and religious leaders as moral mediators. This synergy successfully facilitates dispute resolution through non-litigation channels that align with the community's sense of justice. Third, the community adaptively utilizes inter vivos gifts (hibah) and amicable settlements (ishlah) as strategies to accommodate the socio-economic conditions of heirs and appreciation for elderly care. Theoretically, practices in Lerep Village confirm the existence of living law that synthesizes Islamic norms with local wisdom. Legal effectiveness is no longer measured by rigid textual compliance, but through the achievement of Maqashid Syariah the realization of public interest (mashlahah) and social stability at the grassroots level

Implikasi Yuridis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Prinsip Finalitas Arbitrase

2026-02-24T16:25:26+07:00

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan memberikan kepastian hukum, efisiensi, dan finalitas bagi para pihak. Dalam konteks olahraga, arbitrase memiliki peran strategis mengingat karakteristik sengketa olahraga yang menuntut penyelesaian cepat dan final. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta hanya dapat dibatalkan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70. Namun demikian, praktik peradilan menunjukkan adanya pergeseran penerapan norma tersebut. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 481/Pdt.Sus-Arb/2024/PN.Jkt.Pst. yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) dengan mendasarkan pertimbangan hukum pada Pasal 59 UU Arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis pembatalan putusan BAORI terhadap prinsip finalitas arbitrase dan kepastian hukum dalam sistem arbitrase olahraga di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Pasal 59 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase tidak sejalan dengan fungsi normatif pasal tersebut dan berpotensi melemahkan prinsip final and binding serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa olahraga di Indonesia.

FETISH DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

2026-02-25T16:27:06+07:00

Fenomena Fetish semakin banyak ditemukan dalam masyarakat modern, terutama seiring dengan perkembangan teknologi digital dan media sosial. Fetish kerap dipahami sebagai bentuk penyimpangan seksual yang bersifat personal, namun dalam praktiknya dapat menjadi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan hak orang lain. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Fetish apakah semata-mata merupakan penyimpangan seksual atau telah memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. dalam hukum pidana positif di Indonesia, Fetish tidak diatur secara jelas sebagai tindak pidana, namun perbuatan yang dilakukan dalam praktik Fetish dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, seperti pencabulan, pelecehan seksual, pornografi, atau pelanggaran kesusilaan. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku Fetish dipandang sebagai perbuatan maksiat yang merusak moral dan kehormatan manusia, sehingga dapat dikategorikan sebagai jarimah ta‘zir yang sanksinya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim demi menjaga kemaslahatan umum. Dengan demikian, Fetish tidak selalu dapat dipidana, namun berpotensi menjadi kejahatan ketika melanggar norma hukum, agama, dan hak asasi orang lain.

Pendekatan Pendidikan dalam Kajian Islam (Dari Dikotomi menuju Dekonolisasi: Rekonstruksi Pendidikan Islam Era Kontemporer Berbasis Epistemologi Tauhid)

2026-03-01T15:37:56+07:00

ABSTRACT

Islamic education faces the problem of the dichotomy of knowledge that separates religious sciences and general sciences as a result of internal historical dynamics within Islamic civilization as well as the influence of Western colonialism and secularism. This separation has produced a dualistic educational system, weakened the integration of spiritual values and scientific rationality, and contributed to the lag of Islamic education in responding to the development of modern science and technology. This article aims to analyze the formation of the dichotomy of knowledge in Islamic education, to explain the urgency of epistemological decolonization as an effort to free education from the dominance of Western paradigms, and to propose tawhidic epistemology as the foundation for reconstructing an integrative and holistic model of Islamic education. This study employs a qualitative approach with a library research design. Data were collected through the examination of relevant primary and secondary sources, including classical and contemporary works on Islamic epistemology, history of education, and decolonization theory. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method involving data reduction, thematic categorization, interpretation, and conclusion drawing to ensure coherence and traceability of arguments. The findings indicate that the dichotomy of knowledge developed gradually due to shifts in intellectual orientation during the late classical Islamic period and was further reinforced by the dualistic colonial education system. Epistemological decolonization is therefore essential to restore the authority and relevance of Islamic knowledge. Tawhidic epistemology serves as a foundational framework for reconstructing Islamic education by affirming the unity of revelation and reason, enabling the development of an educational system that is intellectually, morally, and spiritually balanced in addressing contemporary global challenges.

Keywords: dichotomy of knowledge, epistemological decolonization, tawhidic epistemology, Islamic education, knowledge integration

ABSTRAK

Pendidikan Islam menghadapi problem dikotomi ilmu yang memisahkan ilmu agama dan ilmu umum sebagai akibat dari dinamika internal sejarah Islam serta pengaruh kolonialisme dan sekularisme Barat. Pemisahan ini melahirkan dualisme sistem pendidikan, melemahkan integrasi nilai spiritual dan rasionalitas ilmiah, serta berdampak pada ketertinggalan pendidikan Islam dalam merespons perkembangan sains dan teknologi modern. Artikel ini bertujuan menganalisis proses terbentuknya dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam, menjelaskan urgensi dekolonisasi epistemologi sebagai upaya membebaskan pendidikan dari dominasi paradigma Barat, serta menawarkan epistemologi tauhid sebagai dasar rekonstruksi pendidikan Islam yang integratif dan holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui penelaahan sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti karya klasik dan kontemporer tentang epistemologi Islam, sejarah pendidikan, dan teori dekolonisasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan langkah reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk memastikan koherensi argumentasi dan keterlacakan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi ilmu terbentuk secara gradual akibat pergeseran orientasi keilmuan pada akhir masa klasik Islam dan diperkuat oleh sistem pendidikan kolonial yang dualistik. Dekolonisasi epistemologi menjadi penting untuk mengembalikan otoritas dan relevansi pengetahuan Islam. Epistemologi tauhid dipandang sebagai fondasi rekonstruksi pendidikan Islam karena menegaskan kesatuan wahyu dan akal, sehingga mampu membangun sistem pendidikan yang seimbang secara intelektual, moral, dan spiritual dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Keywords: dikotomi ilmu, dekolonisasi epistemologi, epistemologi tauhid, pendidikan Islam, integrasi ilmu

Pengembangan APE POTER (Compok Penter) Untuk Meningkatkan Kreativitas Anak Kelompok B di RA Hidayatul Ma’arif

2026-03-06T07:30:41+07:00

The purpose of this study was to develop the POTER (Compok Penter) as a learning medium to enhance the creativity of group B students at RA Hidayatul Ma'arif in Probolinggo City. This study addressed the current phenomenon that there are only a few learning resources available that were interesting, relevant to the context, and appropriate to the special needs of early childhood. The POTER APE was developed using recycled and natural materials such as cardboard, ice cream sticks, straw, and dried grass, and integrates local wisdom from Probolinggo through themes of farmers’ and fishermen’s daily lives. This research method used research and development with the ADDIE model, which included the analysis, design, development, implementation and evaluation phases. The research subjects included 22 Group B students and 2 teachers. This study used observation, interviews, questionnaires, and documentation as data collection techniques, while the collected data is analyzed descriptively both qualitatively and quantitatively. The study results showed that APE POTER was highly practical based on expert validation and user testing, with an average score of 3.58 (very good) based on the ideal score conversion. Classroom implementation demonstrated a significant improvement in children’s creativity, particularly in imaginative thinking, artistic expression, creative problem-solving, and social collaboration. Students showes more enthusiastic, independent, and able to express their ideas more creatively

Kompetensi Kepala Sekolah Berbasis Maqashid Shariah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

2026-03-06T08:01:54+07:00

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi kompetensi kepala sekolah pada lembaga pendidikan Islam melalui perspektif Maqashid Shariah sebagai kerangka normatif dan filosofis. Mutu pendidikan di sekolah Islam sering kali direduksi pada indikator administratif dan kuantitatif, sementara praktik kepemimpinan lebih menekankan aspek manajerial dan prosedural tanpa integrasi nilai-nilai Islam secara sistematis. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model konseptual rekonstruktif yang menyelaraskan kompetensi kepala sekolah dengan lima tujuan universal maqashid perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta guna memperkuat orientasi mutu pendidikan yang holistik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan analisis isi dan analisis tematik terhadap literatur klasik dan kontemporer tentang maqashid, kepemimpinan pendidikan, dan manajemen mutu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi maqashid berkorelasi langsung dengan kompetensi kepemimpinan tertentu, seperti integritas etis-religius, orientasi kesejahteraan humanistik, penguatan budaya akademik, pembinaan karakter, serta tata kelola yang akuntabel. Integrasi maqashid dalam kompetensi kepala sekolah menghasilkan model kepemimpinan yang integratif dan transformatif, yang mampu menjembatani standar profesional modern dengan legitimasi teologis serta memperkuat mutu pendidikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan

Upaya Penyelesaian Hukum terhadap Kehilangan Kendaraan di Jasa Penitipan Motor Kecamatan Natar (Analisis Tanggungjawab Pengelola Menurut Hukum Perdata)

2026-03-06T07:55:45+07:00

Latar belakang penelitian ini berangkat dari tingginya praktik penitipan kendaraan yang secara hukum membentuk hubungan perikatan antara konsumen dan pengelola, sehingga menuntut adanya kepastian hukum, keamanan, serta perlindungan bagi pihak yang menitipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar serta upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi kehilangan kendaraan berdasarkan ketentuan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan studi kasus kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola jasa penitipan, pengguna layanan, serta pihak yang mengalami kehilangan kendaraan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan model Miles–Huberman untuk menemukan pola pertanggungjawaban dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola jasa penitipan motor di Kecamatan Natar secara hukum timbul dari hubungan perikatan penitipan barang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Bentuk tanggungjawab yaitu Pengelola berkewajiban menjaga kendaraan titipan dengan kehati-hatian, tidak menggunakan barang titipan, serta mengembalikannya dalam kondisi semula sesuai ketentuan Pasal 1706–1709 KUHPerdata. Apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian petugas, maka pengelola dapat dikategorikan melakukan wanprestasi bahkan perbuatan melawan hukum sehingga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Dalam praktiknya, upaya penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah atau mediasi langsung antara pengelola dan konsumen dengan pemberian kompensasi berupa kendaraan pengganti atau sejumlah uang sesuai kesepakatan. Pengelola berkewajiban memberikan informasi yang jelas, bertindak dengan itikad baik, serta menyediakan ganti rugi melalui musyawarah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum terhadap konsumen. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa sistem keamanan, administrasi penitipan, serta kejelasan perjanjian tertulis masih terbatas sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan sistem keamanan, penyediaan perjanjian tertulis, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pengelola dan konsumen menjadi langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum dalam layanan penitipan kendaraan.

The Influence of Islamic Law Literacy and the Perception of Justice on People's Attitudes in Distribution of Inheritance in Makassar City

2026-05-06T02:39:26+07:00

This study aims to analyze the influence of Islamic legal literacy and the perception of justice on people's attitudes in the distribution of inheritance in Makassar City. The method used is a quantitative approach with an explanatory research design. Data was collected through a questionnaire of 100 respondents who were selected using purposive sampling techniques, then analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. The results of the study show that Islamic legal literacy does not have a significant effect on people's attitudes in the distribution of inheritance. On the contrary, the perception of justice has a positive and significant influence on people's attitudes, with a considerable contribution. The research model was able to explain 47.3% of the variation in people's attitudes, while the rest was influenced by other variables outside the model. The implications of this study show that increasing people's positive attitudes towards Islamic inheritance law is not enough only through increasing legal literacy, but must be accompanied by efforts to create legal practices that are perceived as fair by the community. Therefore, a more contextual and experience-based approach to justice is key in increasing public acceptance of Islamic law.

Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Restitusi Terhadap Korban pada Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

2026-03-18T08:54:21+07:00

Memberikan kompensasi kepada korban pelecehan seksual merupakan langkah nyata untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan dan dapat pulih dari luka yang diderita. Dalam konteks perubahan sistem pengadilan pidana Indonesia, UU No. 1 Tahun 2023 mengenai KUHP memperkenalkan pendekatan baru dalam menangani kasus pidana, menekankan pentingnya melindungi korban dan membantu pemulihan mereka. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang memiliki dampak fisik, mental, dan sosial yang sangat buruk. Oleh karena itu, sistem kompensasi merupakan alat penting untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka sekaligus memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan bagi korban untuk pulih. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan berasal dari berbagai faktor, khususnya kondisi sosial dan keadaan keluarga. Lingkungan sosial yang tidak mendukung dan dinamika keluarga yang bermasalah dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemulihan yang komprehensif, salah satunya melalui restitusi, untuk mencapai keadilan dan pemulihan maksimal bagi korban. Pengakuan korban sebagai pihak yang memiliki hak hukum yang dijamin oleh negara sangatlah penting. Penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan ketentuan restitusi dalam KUHP 2023, dengan fokus pada kasus pelecehan seksual. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana norma-norma mengenai restitusi tersebut diatur dan dilaksanakan dalam praktik, serta sejauh mana ketentuan tersebut mampu memberikan perlindungan dan pemulihan hak bagi korban.Lebih lanjut, penelitian ini berupaya mengamati implementasi ketentuan ini dalam praktik sehari-hari dan mengevaluasi apakah ketentuan tersebut benar-benar selaras dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Untuk mendukung analisis ini, saya memilih pendekatan penelitian hukum normatif, yang melibatkan kajian hukum dan konsep hukum yang relevan.

PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI

2026-03-08T16:48:23+07:00

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Dalam upaya pemberantasan korupsi, sistem pemidanaan konvensional yang hanya menitikberatkan pada pidana penjara dinilai belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, berkembang konsep double track system sebagai pendekatan pemidanaan yang menggabungkan sanksi pidana dan sanksi tindakan secara seimbang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan double track system dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi serta bagaimana kebijakan hukum pidana Islam dalam mendukung penerapan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan double track system dalam putusan pengadilan dan mengkaji relevansinya dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa double track system telah diakomodasi dalam hukum positif Indonesia melalui penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan, seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Dari perspektif hukum pidana Islam, konsep ini sejalan dengan prinsip ta‘zir yang memberikan fleksibilitas pemidanaan demi kemaslahatan umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa double track system merupakan pendekatan pemidanaan yang relevan dan komprehensif dalam penanganan tindak pidana korupsi karena mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara dan masyarakat.

KEKUATAN MENGIKAT SEMA NO. 2 TAHUN 2023 DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN INDEPENDENSI HAKIM

2026-03-29T17:02:49+07:00

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara yang Berkaitan dengan Perkawinan Beda Agama dan Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri telah memicu perdebatan hukum yang signifikan mengenai kekuatan mengikatnya dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi yuridis SEMA No. 2 Tahun 2023 dalam hierarki norma hukum Indonesia, mengkaji ketegangan antara kepastian hukum dalam perkara perkawinan beda agama dengan prinsip independensi hakim, serta mengevaluasi implikasi surat edaran tersebut terhadap perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, serta SEMA itu sendiri, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik, jurnal, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA No. 2 Tahun 2023, meskipun tidak termasuk dalam hierarki formal peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memiliki kekuatan mengikat secara internal di lingkungan peradilan sebagai peraturan administratif. Namun demikian, substansinya berpotensi bertentangan dengan ketentuan konstitusional terkait kebebasan beragama serta prinsip independensi hakim yang dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pendekatan yang seimbang untuk mengharmonisasikan kepastian hukum dengan independensi peradilan, dengan tetap menghormati jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia.

Efektivitas Problem-Based Learning Dengan Pendekatan Diferensiasi Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Dan Self-Regulated Learning Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Natuna

2026-03-29T16:29:48+07:00

Mutu pendidikan perlu ditingkatkan dengan penerapan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang berkualitas dapat diciptakan dengan adanya proses pembelajaran yang memperhatikan tujuan, materi, model pembelajaran, karakteristik siswa, dan media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas model Problem-Based Learning (PBL) dengan pendekatan diferensiasi dibandingkan dengan PBL tanpa diferensiasi. Secara khusus, penelitian ini mengkaji perbedaan pemahaman konsep matematika dan self-regulated learning (SRL) siswa antara kedua kelompok tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pemahaman konsep matematika siswa dengan mempertimbangkan tingkat self-regulated learning yang dimiliki siswa. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yaitu di SDN 012 Ranai dan di SDN 013 Ranai menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian sebanyak 25 siswa. Analisis data yang digunakan menggunakan software SPSS 26 for windosws. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat perbedaan signifikan pemahaman konsep matematika siswa yang mendapat pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi dan pada siswa yang mendapat pembelajaran problem-based learning saja; 2) terdapat perbedaan signifikan Self-Regulated Learning siswa yang mendapat pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi dan pada siswa yang mendapat pembelajaran problem-based learning saja; 3) terdapat perbedaan signifikan Self-Regulated Learning siswa yang mendapat pembelajaran model problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi dan pada siswa yang mendapat pembelajaran problem-based learning saja berdasarkan self-regulated learning (SRL) siswa.

Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Larangan hak Milik atas Tanah bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta

2026-04-13T06:30:16+07:00

Tanah memiliki kedudukan fundamental bagi masyarakat Indonesia, namun di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdapat anomali hukum berupa Instruksi Wakil Kepala DIY Nomor K.898/I/A/1975 yang melarang Warga Negara Indonesia (WNI) kategori "non-pribumi" untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam praktik pelarangan tersebut ditinjau dari prinsip lex superior derogat legi inferiori, serta mengkaji problematika kekosongan definisi hukum mengenai "warga keturunan" beserta dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi WNI. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan lintas disiplin (interdisciplinary approach) melalui perspektif genetika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi 1975 merupakan instrumen kebijakan (beleidsregel) yang secara yuridis tidak sah membatasi hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan UUD 1945. Keberadaan instruksi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai asas keadilan distributif, mengingat kebijakan afirmasi ekonomi masa lampau telah kehilangan relevansi sosiologisnya. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya cacat logis dalam operasionalisasi hukum di lapangan, di mana identifikasi "warga keturunan" hanya bersandar pada penilaian subjektif dan racial profiling. Melalui kacamata lintas disiplin, wacana pembuktian empiris berupa uji DNA membuktikan bahwa kategori "pribumi" dan "non-pribumi" adalah ilusi biologis belaka, sehingga pembedaan hak berdasarkan genetika merupakan bentuk diskriminasi yang tidak memiliki basis saintifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Instruksi 1975 harus dicabut atau direformasi. Disarankan kepada Pemerintah Daerah DIY dan Kementerian ATR/BPN untuk mengharmonisasikan aturan pertanahan dengan prinsip hak asasi manusia dan mengubah parameter afirmasi dari berbasis etnisitas menjadi berbasis kelas ekonomi riil guna menjamin kepastian hukum yang adil bagi seluruh WNI.

Keabsahan Tindakan Eksekusi dan Lelang dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum: Studi Putusan MA Nomor 5549 K/PDT/2025

2026-04-17T02:37:38+07:00

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5549 K/PDT/2025 merupakan sebuah perkara perdata yang berada pada tingkat kasasi, yang melibatkan sengketa antara debitur,kreditur (dalam hal ini perbankan), serta instansi negara yang terkait dengan pelaksanaan eksekusi dan proses lelang terhadap objek jaminan yang disengketakan. Kasus ini secara spesifik menyoroti dugaan adanya tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan eksekusi dan lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur melalui lembaga lelang resmi yang dikelola oleh negara. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis dan mengevaluasi keabsahan serta legitimasi dari tindakan eksekusi dan lelang tersebut dalam sudut pandang hukum perdata, dengan fokus khusus pada penerapan konsep perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus (case approach), dengan melakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus perkara tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya memilih untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan, yang secara implisit menguatkan dan menegaskan kembali pertimbangan-pertimbangan dari judex facti (hakim tingkat pertama atau pengadilan tingkat sebelumnya). Keputusan ini menandakan bahwa tindakan eksekusi dan lelang yang telah dilakukan oleh kreditur telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak dapat dibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, keabsahan pelaksanaan lelang sangat bergantung pada kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan prosedur formal dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang terkait dalam proses tersebut. Sebagai kesimpulan, putusan ini memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai batasan-batasan antara tindakan eksekusi yang dianggap sah dan tindakan yang masuk kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks praktik perbankan serta proses lelang. Putusan tersebut juga menjadi sumber acuan yang sangat penting dalam menilai serta menentukan tanggung jawab hukum para pihak terkait dalam sengketa kredit dan jaminan.

PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN RAKYAT MELALUI PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR

2026-04-19T16:17:41+07:00

Penelitian ini membahas peran strategis partai politik dalam menegakkan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemberhentian anggota DPR di Indonesia. Dalam sistem demokrasi perwakilan, anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat dan seharusnya menjadi wakil aspirasi konstituen. Namun, partai politik memiliki kewenangan internal, termasuk hak recall, yang memungkinkan pemberhentian anggota legislatif tanpa keterlibatan publik, sehingga berpotensi menggeser mandat rakyat ke kepentingan internal partai. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan studi pustaka untuk menganalisis regulasi terkait pemberhentian anggota legislatif, meninjau praktik yuridis dan politik, serta merumuskan konstruksi ideal kewenangan partai politik yang berbasis kedaulatan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi partai dalam pemberhentian legislatif dapat mengurangi independensi anggota DPR dan legitimasi demokrasi representatif, namun melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, partai politik dapat menjadi fasilitator partisipasi publik sekaligus penjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Konstruksi ideal kewenangan partai politik seharusnya menyeimbangkan hak internal partai dengan hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sehingga demokrasi representatif dapat dijalankan secara optimal.

PROBLEMATIKA YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

2026-04-11T17:35:47+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yuridis pelaksanaan kewenangan penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam praktiknya, kewenangan tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, keterbatasan pembuktian, tekanan penyelesaian perkara, serta belum optimalnya perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penyidik serta peranannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada aspek yuridis normatif terkait kewenangan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik memiliki peran strategis sebagai pintu masuk dalam proses penegakan hukum pidana, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik yang berdampak pada efektivitas sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalitas penyidik, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dengan Modus Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam

2026-04-16T01:10:25+07:00

Perkembangan teknologi dan dinamika sosial modern telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang semakin kompleks, salah satunya kejahatan dengan modus hipnotis. Kejahatan ini memanfaatkan kelemahan psikologis korban melalui teknik sugesti dan manipulasi kesadaran untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban kejahatan hipnotis dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHP, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana nasional, kejahatan hipnotis dapat dijerat melalui pasal-pasal tentang penipuan (Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP) dan pencurian (Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), meskipun belum diatur secara eksplisit. Perlindungan terhadap korban juga tersedia melalui UU No. 31 Tahun 2014, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala. Dalam hukum pidana Islam, kejahatan hipnotis dikategorikan sebagai jarmah ta’zir dan dilihat sebagai pelanggaran terhadap maqasid al-shari’ah, khususnya perlindungan terhadap akal (hifz al’aql), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-mal). Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan pendekatan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai Islam guna mewujudkan sistem perlindungan korban yang lebih efektif dan manusiawi.

Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Dalam Hubungan Kontraktual Distribusi Yang Tidak Seimbang: Studi Praktik Penjualan Produk Di Bawah Harga Oleh Pemilik Produk

2026-04-23T15:33:44+07:00

Perkembangan ekonomi digital mendorong perubahan pola distribusi barang serta membentuk hubungan baru antara pemilik produk dan reseller yang semakin dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hubungan hukum dalam sistem distribusi, menelaah implikasi praktik undercutting price, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang tepat bagi reseller. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa relasi antara pemilik produk dan reseller cenderung tidak seimbang karena pemilik produk memiliki kendali dominan dalam penetapan harga, distribusi, dan strategi pemasaran. Kondisi tersebut menempatkan reseller pada posisi yang rentan terhadap kerugian, terutama ketika terjadi praktik penetapan harga di bawah standar distribusi. Dalam perspektif hukum persaingan usaha, praktik ini berpotensi dikualifikasikan sebagai predatory pricing apabila memenuhi unsur tertentu. Namun, kerangka hukum yang berlaku saat ini masih lebih berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, sehingga perlindungan preventif belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan kontraktual yang lebih seimbang, pengembangan regulasi distribusi yang lebih spesifik, peningkatan fungsi pengawasan, serta pendekatan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam sistem distribusi.

Dekonstruksi Stereotip Gender Dalam Perspektif Laki-Laki Terhadap Kepemimpinan Perempuan Di Lingkungan Militer

2026-04-25T14:30:47+07:00

Kepemimpinan perempuan dalam institusi militer masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi budaya maskulin yang melekat kuat, baik secara struktural maupun kultural. Stereotip gender terhadap perempuan sebagai pemimpin sering kali menjadi penghambat aktualisasi hak dan potensi mereka di lingkungan militer. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender telah menjadi bagian penting dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai pengaturan hukum nasional dan internasional menjamin prinsip non-diskriminasi gender dalam kepemimpinan militer dan pengaturan konstitusional dan peraturan perundang-undangan nasional menjamin prinsip kesetaraan gender dalam kepemimpinan militer di Indonesia Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam sistem hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta regulasi lainnya, maupun instrumen hukum internasional seperti CEDAW dan ICCPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat landasan hukum yang cukup kuat dalam menjamin kesetaraan gender, namun implementasinya belum maksimal karena masih adanya bias struktural dan kultural yang tidak ditangani secara eksplisit dalam norma militer.

Implikasi Kedudukan Girik terhadap Keabsahan Jual Beli Tanah setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia

2026-04-27T15:08:35+07:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih digunakannya girik sebagai dasar penguasaan dan transaksi tanah di masyarakat, meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 telah menegaskan bahwa girik bukan lagi bukti kepemilikan, melainkan hanya alat bukti permulaan yang wajib dikonversi melalui pendaftaran tanah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam praktik jual beli tanah berbasis girik. Rumusan masalah penelitian ini meliputi kedudukan hukum girik pasca berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, implikasinya terhadap keabsahan jual beli tanah, serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa girik mengalami penurunan fungsi menjadi sekadar petunjuk administratif setelah berakhirnya masa transisi. Jual beli tanah girik dapat dianggap sah secara perdata apabila memenuhi syarat perjanjian, namun tidak sah secara administratif karena tidak dapat dibuatkan Akta Jual Beli dan didaftarkan, sehingga tidak melahirkan hak kepemilikan yang diakui negara. Perlindungan hukum bagi para pihak bersifat terbatas, di mana hukum perdata hanya memberikan perlindungan antar pihak, sedangkan perlindungan penuh hanya diperoleh melalui sertifikasi tanah. Kesimpulannya, penggunaan girik sebagai dasar transaksi tanah memiliki risiko hukum tinggi dan tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, masyarakat disarankan untuk segera mendaftarkan tanahnya, serta menghindari transaksi tanpa sertifikat guna mencegah sengketa di kemudian hari.

DINAMIKA KEKUASAAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2026-05-06T16:48:38+07:00

Penelitian ini mengkaji dinamika kekuasaan dalam pembagian harta waris produktif pada dua keluarga: pertama, keluarga yang mewarisi kebun kopi dengan mekanisme pembagian yang dianggap adil oleh seluruh ahli waris; kedua, keluarga yang mewarisi toko swalayan aktif dengan kompleksitas pembagian yang lebih tinggi. Menggunakan teori kekuasaan Michel Foucault khususnya konsep power/knowledge, discourse, dan disciplinary power penelitian ini menganalisis bagaimana relasi kuasa terbentuk, beroperasi, dan memengaruhi proses pewarisan aset produktif. Temuan dianalisis secara paralel melalui perspektif hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus kebun kopi, wacana keadilan adat dan keagamaan berhasil mendisiplinkan seluruh ahli waris untuk menerima mekanisme bagi hasil proporsional. Sementara pada kasus toko swalayan, relasi kuasa bekerja lebih eksplisit melalui dominasi wacana kompetensi manajerial yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan faraidh. Dari perspektif hukum Islam, mekanisme musyawarah pada kasus pertama lebih selaras dengan prinsip al-'adl, sedangkan kasus kedua memerlukan penguatan prinsip maslahah untuk menjamin keadilan substantif bagi seluruh ahli waris.

Dampak Reformasi KUHP Nasional Terhadap Penegakan Tindak Pidana Di Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

2026-05-10T14:26:13+07:00

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia, yakni transisi dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reformasi KUHP Nasional terhadap harmonisasi Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Kutai Timur, serta implikasinya terhadap penegakan hukum di lapangan. Masalah utama yang diangkat adalah adanya ketidaksinkronan antara norma punitif dalam Perda, seperti Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, dengan prinsip ultimum remedium yang diusung KUHP Nasional.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUHP Nasional menimbulkan tantangan yuridis berupa risiko redundancy normatif dan ketidakpastian hukum (legal insecurity) akibat disparitas sanksi antara pusat dan daerah. Di lapangan, hal ini memicu dilema bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan diskresi dan keadilan restoratif di tengah regulasi daerah yang masih bersifat kaku dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki kewajiban konstitusional untuk segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi vertikal terhadap Perda guna menyesuaikan jenis pidana alternatif, seperti pidana kerja sosial dan pengawasan. Langkah ini krusial untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat integritas sistem peradilan pidana, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan efektif di tingkat daerah.

Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia

2026-05-10T14:59:39+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan hukum Koperasi Desa Merah Putih dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, khususnya terkait intervensi negara melalui penyaluran dana publik. Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, negara menempatkan instrumen fiskal seperti DAU, DBH, dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur koperasi. Namun, skema ini memunculkan diskursus yuridis mengenai transformasi status kekayaan negara menjadi aset koperasi serta risiko moral hazard dalam pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta merupakan model relasi hibrida publik-privat, di mana koperasi berkedudukan sebagai pengguna manfaat (beneficiary user) atas aset negara yang bersifat earmarked. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi antara rezim hukum perkoperasian dan keuangan negara guna menjamin kepastian hukum, mitigasi risiko gagal bayar, dan perlindungan akuntabilitas dana publik tanpa mencederai jati diri koperasi sebagai organisasi yang mandiri dan otonom

Kepatuhan Klinik Kecantikan Terhadap Regulasi dan Implikasinya bagi Perlindungan Konsumen

2026-05-10T15:14:15+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif kepatuhan operasional klinik kecantikan terhadap kerangka regulasi hukum dan implikasi langsungnya terhadap pelindungan konsumen, dengan menyoroti konteks empiris di Kota Samarinda. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi doktrinal terhadap regulasi positif seperti Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma tertulis (das sollen) dan praktik operasional di lapangan (das sein). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepatuhan administratif dan klinis yang meliputi legalitas perizinan, standardisasi kompetensi tenaga medis, pemakaian instrumen bersertifikasi, serta implementasi transparansi informed consent merupakan parameter fundamental yang berkorelasi linear dengan mitigasi malapraktik dan pemenuhan hak-hak keselamatan pasien. Sebaliknya, defisit kepatuhan memunculkan kerentanan multidimensi yang bermuara pada kerugian fisik, finansial, dan sengketa medis. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan konsumen yang esensial tidak sekadar bergantung pada ketersediaan regulasi, melainkan menuntut sinergitas resiprokal yang melibatkan pengawasan proaktif dari instansi berwenang (Dinas Kesehatan dan BPOM), komitmen manajemen risiko oleh pelaku usaha, serta eskalasi literasi hukum masyarakat guna mewujudkan ekosistem industri estetika medis yang profesional, etis, dan berkelanjutan.

Transformasi Hak Asuh Anak (Hadhanah) bagi Ibu Karier: Relevansi Pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang Fiqh Sosial di Era Digital

2026-05-12T22:00:41+07:00

Perkembangan era digital dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah menciptakan dinamika baru dalam praktik pengasuhan anak. Konsep hadhanah dalam hukum Islam, yang secara tradisional menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, menghadapi tantangan kontekstual dalam realitas ibu bekerja. Perubahan pola interaksi keluarga dan munculnya ruang digital memerlukan penafsiran ulang hadhanah agar tetap relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan. Data diperoleh dari literatur fiqih klasik, karya KH. Sahal Mahfudh tentang fiqih sosial, dan sumber-sumber akademis yang berkaitan dengan ibu bekerja dan pengasuhan anak di era digital. Analisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis untuk menghubungkan teks-teks hukum dengan realitas sosial.

Temuan menunjukkan bahwa hadhanah telah bertransformasi dari perawatan berbasis kehadiran fisik menjadi interaksi berbasis kualitas. Pendekatan fiqih sosial menyediakan ruang adaptif melalui prinsip maslahah. Ibu bekerja masih dapat melakukan pengasuhan optimal dengan dukungan keluarga dan teknologi digital.

Nazariyyah al-Taysir al-Istinbati: Model Ijtihad Kontemporer dalam Transformasi Bai‘ al-Wafa’ pada Fatwa Likuiditas Syariah

2026-05-12T22:05:41+07:00

Artikel ini mengkaji transformasi bai‘ al-wafa’ menjadi al-bai‘ ma‘a al-wa‘d bi al-syira’ dalam Fatwa DSN-MUI No. 94/2014 tentang repo syariah dan Fatwa No. 109/2017 tentang pembiayaan likuiditas jangka pendek syariah. Kajian ini menegaskan bahwa transformasi tersebut bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan rekonstruksi metodologis dalam struktur akad melalui al-taysir sebagai mekanisme istinba? fatwa kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal, konseptual-analitis, dan studi fatwa, penelitian ini menganalisis perdebatan klasik mengenai bai‘ al-wafa’, potensi ?ilah ribawiyyah, serta strategi DSN-MUI dalam memisahkan antara akad jual beli dan janji pembelian kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DSN-MUI berhasil menghindari praktik ribawi dan problematika bai‘ al-wafa’ dengan memastikan perpindahan kepemilikan yang nyata, menempatkan keuntungan sebagai konsekuensi kepemilikan aset, serta memisahkan secara tegas antara ‘aqd dan wa‘d. Artikel ini menawarkan teori baru, yaitu nazariyyah al-taysir al-istinba?i, yang memposisikan al-taysir sebagai mekanisme metodologis dalam mentransformasikan akad bermasalah menjadi konstruksi yang lebih aman secara syariah dan fungsional secara ekonomi. Teori ini bekerja melalui lima tahap: verifikasi kebutuhan, pembedaan antara solusi dan ?ilah, transformasi struktur akad, pemisahan akad dan janji, serta pengendalian maslahat dalam koridor syariah.

Peran Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah

2026-05-10T15:21:23+07:00

Rambu lalu lintas merupakan elemen perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, peringatan, perintah, dan larangan bagi pengguna jalan, guna mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan kondisi rambu yang rusak, tidak terawat, bahkan hilang, khususnya di persimpangan jalan kabupaten wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Permasalahan tersebut hingga kini belum mendapatkan penanganan perbaikan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Dalam hal perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas adalah tugas dan peran dari Dinas Perhubungan Serdang Bedagai. Berikut parafrase lain dengan variasi lebih kuat dan struktur berbeda:Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya perbaikan rambu lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, serta mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan rambu lalu lintas sebagai bagian dari perlengkapan jalan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kerusakan maupun hilangnya rambu lalu lintas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan rambu lalu lintas tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Disparitas Penilaian Unsur Paksaan Dalam Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 2530/Pdt.G/2025/Pa.Sor Dan 381/Pdt.G/2025/Pa.Dpk)

2026-05-17T03:53:16+07:00

Perkawinan dalam Islam merupakan mitsaqan ghalizan (ikatan yang kuat) sebagaimana QS. An-Nisa' [4]:21 yang mensyaratkan persetujuan bebas dari kedua calon mempelai untuk mewujudkan tujuan sakinah, mawaddah, wa ra?mah (QS. Ar-Rum [30]:21). Larangan paksaan ditegaskan dalam QS. An-Nisa' (4):19, hadis Nabi SAW, serta kaidah al-?arar yuzal, dan dipositifkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Namun praktik peradilan menunjukkan disparitas penerapan norma tersebut, sebagaimana terlihat dalam Putusan PA Soreang No. 2530/Pdt.G/2025/PA.Sor yang menolak pembatalan perkawinan dan Putusan PA Depok No. 381/Pdt.G/2025/PA.Dpk yang mengabulkannya meskipun memiliki fakta hukum relatif serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur ikrah, mengidentifikasi faktor penyebab disparitas, dan menilai kesesuaiannya dengan konsep ikrah dalam hukum Islam dan hukum positif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach, conceptual approach, dan analytical approach, dengan analisis content analysis terhadap ratio decidendi kedua putusan. Hasil penelitian menunjukkan PA Soreang menggunakan pendekatan restriktif yang menekankan paksaan harus mencapai tingkat ikrah mulji' dan menggunakan jeda waktu pengajuan sebagai indikator melemahnya klaim, sementara PA Depok menggunakan pendekatan substantif yang menilai tekanan sosial cukup merusak integritas persetujuan tanpa mensyaratkan ancaman fisik. Disparitas disebabkan perbedaan standar intensitas ancaman, penilaian hubungan tekanan sosial dengan kebebasan kehendak, penggunaan faktor temporal, dan pemaknaan realitas pasca-akad. Diperlukan parameter yuridis operasional mencakup intensitas ancaman (ikrah mulji' vs ikrah ghairu mulji'), kebebasan kehendak, tingkat kemudharatan (dharurat vs hajat), proporsionalitas, dan kesesuaian dengan tujuan perkawinan untuk menciptakan konsistensi yurisprudensi dalam Peradilan Agama.

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 80/PDT.G/2025/PN SLT TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF ANALYTICAL JURISPRUDENCE JOHN AUSTIN

2026-05-22T02:50:06+07:00

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 80/Pdt.G/2025/PN Slt mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit antara PT. Bank Perekonomian Rakyat Satya Artha sebagai kreditur dengan Kusman dan Suprapti sebagai debitur, dengan menggunakan perspektif Analytical Jurisprudence dari John Austin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, serta berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara wanprestasi dan relevansi konsep command, sovereign, dan sanction dalam teori Austin terhadap putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara sistematis menerapkan Pasal 1320 dan Pasal 1243 KUHPerdata untuk menyatakan perjanjian kredit sah serta membuktikan adanya wanprestasi. Dalam perspektif Austinian, putusan ini mencerminkan manifestasi berlapis dari command yang berasal dari sovereign negara, yang mencakup norma legislatif, perikatan kontraktual, hingga perintah peradilan yang bersifat konkret dan individual. Namun demikian, penolakan Majelis Hakim terhadap klausul denda keterlambatan dengan alasan tidak mencerminkan rasa keadilan menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan positivisme hukum murni ala Austin dengan praktik peradilan yang juga mempertimbangkan keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Austin memberikan kerangka analisis yang sistematis, tetapi masih perlu dilengkapi dengan pendekatan teori hukum lain yang lebih normatif agar mampu menjelaskan secara utuh kompleksitas praktik peradilan di Indonesia.

PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF HADIS TARBAWI: STUDI KONSEPTUAL TENTANG TOLERANSI, KESETARAAN, DAN HARMONI SOSIAL

2026-05-20T17:31:28+07:00

Artikel ini mengkaji pendidikan Islam multikultural dalam perspektif hadis tarbawi sebagai landasan konseptual untuk menguatkan toleransi, kesetaraan, dan harmoni sosial. Studi ini berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat modern, termasuk Indonesia, ditandai oleh keragaman agama, etnis, bahasa, budaya, dan identitas sosial. Di tengah keragaman tersebut, pendidikan Islam sering dituntut bukan hanya menyampaikan pengetahuan normatif, tetapi juga membentuk peserta didik yang beradab, inklusif, adil, dan mampu hidup bersama tanpa kehilangan identitas keimanan. Dengan menggunakan metode studi konseptual berbasis kajian pustaka, artikel ini menganalisis dalil Al-Qur’an dan hadis-hadis tarbawi yang relevan dengan prinsip ta‘aruf, tasamuh, ‘adalah, rahmah, dan ta‘awun. Data sekunder diambil dari publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang membahas pendidikan Islam multikultural, inklusi, moderasi, toleransi, dan pendidikan damai. Analisis dilakukan melalui pembacaan tematik terhadap sumber primer dan sintesis konseptual terhadap literatur mutakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan Islam multikultural memiliki tiga poros utama: pengakuan terhadap martabat manusia yang setara, pembiasaan interaksi sosial yang toleran, dan pelembagaan budaya sekolah yang menumbuhkan solidaritas lintas perbedaan. Hadis tarbawi menegaskan bahwa keutamaan manusia tidak ditentukan oleh asal-usul etnis, status sosial, atau identitas lahiriah, melainkan oleh takwa, akhlak, dan kontribusi kemaslahatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam multikultural perlu dirumuskan sebagai pedagogi profetik yang menggabungkan dimensi teologis, etis, sosial, dan praktis dalam kurikulum, pembelajaran, keteladanan guru, serta evaluasi karakter.

Konsep Illicit Enrichment dalam Penjatuhan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi

2026-05-31T04:05:26+07:00

Korupsi sebagai extraordinary crime tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelaku memperoleh keuntungan ekonomi yang sering kali tidak sebanding dengan jumlah aset yang berhasil dipulihkan oleh negara melalui mekanisme pidana tambahan uang pengganti. Permasalahan ini semakin relevan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 yang memperkenalkan pendekatan pemidanaan berbasis tingkat kesalahan, kerugian negara, dan keuntungan yang dinikmati pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep illicit enrichment dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan relevansinya terhadap penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam hukum Indonesia berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta menelaahnya dalam perspektif teori pola penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep illicit enrichment memiliki keterkaitan erat dengan mekanisme uang pengganti karena sama-sama berorientasi pada penghilangan keuntungan ekonomi hasil korupsi dan pemulihan kerugian negara. Namun, implementasi uang pengganti di Indonesia masih menghadapi hambatan normatif dan praktis akibat belum adanya pengaturan eksplisit mengenai peningkatan kekayaan tidak sah serta belum jelasnya parameter nilai manfaat yang dinikmati pelaku dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang mengintegrasikan konsep illicit enrichment guna memperkuat efektivitas asset recovery dan mewujudkan penegakan hukum korupsi yang berkeadilan substantif.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Rokok Ilegal Dalam Perspektif Undang-Undang Cukai

2026-05-31T04:06:09+07:00

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang cukai yang menimbulkan kerugian bagi negara serta menghambat efektivitas kebijakan pengendalian hasil tembakau. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 telah mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal, praktik pelanggaran masih terus ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran rokok ilegal berdasarkan perspektif Undang-Undang Cukai serta mengkaji penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran rokok ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada setiap pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi rokok ilegal, termasuk produsen, distributor, pengangkut, dan pengecer, sepanjang terbukti memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Cukai telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, ketidakkonsistenan pemidanaan, keterbatasan pengungkapan aktor utama, serta perkembangan modus peredaran melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemberantasan jaringan peredaran rokok ilegal secara menyeluruh guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor cukai.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Love Scam Terhadap Perempuan Melalui Ancaman Elektronik di Media Sosial

2026-06-01T16:51:57+07:00

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan berbagai bentuk kejahatan siber baru, salah satunya adalah love scam, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan hubungan emosional atau romantis secara daring untuk memperoleh keuntungan tertentu dari korban. Dalam perkembangannya, modus love scam tidak hanya berbentuk penipuan, tetapi juga disertai ancaman melalui informasi elektronik, seperti penyebaran foto pribadi, video, atau data sensitif korban yang sebagian besar menimpa perempuan. Kondisi ini menimbulkan kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga secara psikologis dan sosial, sehingga memerlukan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku love scam terhadap perempuan melalui ancaman elektronik di media sosial serta mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian bahwa pelaku love scam dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan, baik dalam bentuk penipuan, pemerasan, pengancaman, maupun penyalahgunaan informasi elektronik. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pada prinsipnya telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala berupa kompleksitas pembuktian elektronik, penggunaan identitas palsu, serta perkembangan modus kejahatan digital yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap korban guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efek jera bagi pelaku kejahatan love scam.

Dilema Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif Dalam Kebijakan Rehabilitasi Narkotika

2026-06-01T16:54:26+07:00

Kebijakan rehabilitasi narkotika di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan pemidanaan dan pendekatan rehabilitasi dalam penanganan penyalahguna narkotika. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengakui rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Di sisi lain, Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tetap mengatur ancaman pidana penjara bagi penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inkonsistensi normatif dalam pengaturan rehabilitasi narkotika serta mereposisi kebijakan rehabilitasi berdasarkan teori tiga nilai hukum Gustav Radbruch. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni antara norma pemidanaan dalam Undang-Undang Narkotika dengan berbagai regulasi pelaksana, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 yang lebih mengedepankan rehabilitasi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status penyalahguna narkotika, apakah diposisikan sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, kebijakan rehabilitasi narkotika saat ini masih didominasi oleh orientasi kepastian hukum formal sehingga mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi kebijakan melalui harmonisasi regulasi dengan menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama bagi penyalahguna dan pecandu narkotika yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANAK DALAM AL-QUR’AN DAN HADIS SEBAGAI KONSEP DASAR PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH DASAR

2026-06-08T03:18:03+07:00

Artikel ini mengkaji internalisasi nilai ibadah, akhlak, dan muamalah melalui integrasi pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan I (AIK I) dan Program Berasrama di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Kajian ini berangkat dari kebutuhan pendidikan tinggi untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki iman kuat, akhlak baik, ilmu tinggi, dan soft skills hebat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif konseptual berbasis kajian pustaka integratif. Data dianalisis melalui pemetaan tematik atas nilai AIK, pembinaan berasrama, pendidikan karakter, komunitas belajar, dan atribut lulusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa AIK I berfungsi sebagai fondasi kognitif-normatif, sedangkan Program Berasrama berfungsi sebagai ruang habituasi, keteladanan, pengawasan, praktik sosial, dan refleksi. Integrasi keduanya membentuk ekosistem pendidikan karakter yang menghubungkan pembelajaran formal dengan pengalaman hidup sehari-hari mahasiswa. Artikel ini menyimpulkan bahwa model integratif AIK I dan Program Berasrama dapat menjadi strategi kelembagaan untuk memperkuat karakter mahasiswa UMGO secara spiritual, moral, intelektual, dan sosial-keterampilan. Kontribusi utama kajian ini adalah perumusan model konseptual yang menghubungkan input nilai, ruang internalisasi, mekanisme pembentukan karakter, output mahasiswa, dan dampak institusional.

Dasar-Dasar Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia

2026-06-05T16:55:14+07:00

Artikel ini mengkaji dasar-dasar hukum Islam dan relevansinya dalam sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki fondasi teologis, filosofis, dan yuridis yang khas, seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Di tengah dinamika modern, hukum Islam tidak hanya menjadi bagian dari hukum keluarga melalui peradilan agama, tetapi juga berkembang dalam ranah ekonomi dan sosial melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (doctrinal legal research) dengan pendekatan kualitatif yang bertumpu pada teori maqashid al-syari'ah dan teori pluralisme hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan berupa resistensi dari kelompok sekuler dan persoalan harmonisasi dengan hukum positif dan adat, hukum Islam tetap memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam sistem hukum nasional secara substantif. Reformulasi hukum Islam berbasis maqashid al-syari'ah dapat menjembatani nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia dalam konteks kebangsaan. Hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dan konstruksi hukum nasional yang lebih inklusif, progresif, dan berkeadilan sosial.

Analisis Keadilan Lingkungan dalam Implementasi Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) sebagai Proyek Transisi Energi

2026-06-22T08:00:58+07:00

Penelitian ini menguji berbagai klaim dari proyek industri hijau terbesar di Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Utara terkait kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Studi ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pendekatan kritis dalam menganalisis kawasan industri hijau di Indonesia, yang sejauh ini masih didominasi oleh representasi perspektif pemerintah dan sektor industri. Penelitian ini menelaah keselarasan antara konsep, kerangka regulasi, dan praktik yang dihadapi masyarakat lokal di proyek Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dengan prinsip keadilan lingkungan, serta melakukan studi komparatif dengan Malaysia-China Kuantan Industrial Park (MCKIP). Berdasarkan taksonomi Robert R. Kuehn, analisis difokuskan pada pemenuhan empat aspek keadilan lingkungan—distributif, prosedural, korektif, dan sosial—di lokasi KIHI (Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi) melalui pengalaman empiris masyarakat lokal dan pekerja. Hasil penelitian menemukan serangkaian ketidakadilan lingkungan dalam implementasi proyek KIHI. Pelanggaran tersebut mencakup isu alokasi dan konversi lahan, konflik kepentingan, ketegangan antar kelompok rasial, sengketa kawasan dan kondisi ketenagakerjaan, hingga tergerusnya ekonomi lokal akibat dampak ekologis industri. Lebih lanjut, penciptaan kerusakan eksternal akibat pembangunan PLTA Mentarang Induk di Malinau, serta penggunaan PLTU batu bara captive sebagai sumber energi kawasan, telah memicu perluasan zona pengorbanan (sacrifice zones). Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa alih-alih mendukung keberlanjutan, implementasi proyek ini justru mendelegitimasi tujuan dari transisi energi itu sendiri.

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT ADAT SEMENDO

2026-07-19T17:03:22+07:00

Penelitian ini mengkaji penyelarasan antara peraturan tradisional dan aturan Islam dalam sistem Tunggu Tubang adat Semendo. Sistem ini merupakan bentuk pewarisan adat yang memberikan penguasaan harta pusaka kepada anak perempuan tertua sebagai penjaga keberlanjutan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sistem Tunggu Tubang serta kesesuaiannya dengan prinsip hukum kewarisan Islam.. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan menjalankan pendekatan legislasi, konseptual, dan juga pendekatan terkait. adat dan dilengkapi dengan data empiris berupa wawancara dengan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Tunggu Tubang masih eksis dalam masyarakat Semendo karena dianggap mampu menjaga keutuhan harta keluarga dan menjamin keberlangsungan tanggung jawab sosial dalam keluarga, namun dalam praktiknya mengalami penyesuaian melalui pemisahan harta pusaka dan harta pencarian Namun, dalam perspektif hukum Islam, sistem ini dapat diterima sebagai bentuk ‘urf selama tidak bertentangan dengan prinsip faraidh dan tidak menghilangkan hak ahli waris, meskipun sistem tersebut memiliki beberapa ketidak sesuaian, terutama dalam hal pembagian hak waris yang seharusnya diberikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan ketentuan faraidh. Meski demikian, nilai-nilai musyawarah, tanggung jawab keluarga, dan kemaslahatan yang terkandung dalam sistem Tunggu Tubang masih tetap sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam. Penyelarasan antara hukum adat Semendo dan hukum Islam melalui pola pembagian warisan yang tetap mempertahankan eksistensi harta pusaka adat sebagai simbol budaya masyarakat Semendo, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan serta pelaksanaan hak-hak pewaris menurut syariat Islam. Harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan membedakan antara warisan adat dan kekayaan yang didapat, serta menempatkan diskusi keluarga sebagai cara untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja atas Keterlambatan Pembayaran Upah dalam Hubungan Industrial di Indonesia

2026-07-28T13:00:14+07:00

Keterlambatan pembayaran upah merupakan salah satu permasalahan dalam hubungan industrial yang berdampak pada terpenuhinya hak normatif pekerja serta berpotensi menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai keterlambatan pembayaran upah serta efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur melalui mekanisme kewajiban pembayaran upah, denda, sanksi administratif, dan sanksi pidana. Namun, efektivitas perlindungan hukum belum optimal karena masih dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, rendahnya kepatuhan sebagian pengusaha, dan belum konsistennya penegakan hukum.

TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PERANAN KEBUAYAN DALAM PROSESI ACARA ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT LAMPUNG WAY KANAN (STUDI DI KEBUAYAN BARASAKTI KECAMATAN PAKUAN RATU)

2026-07-24T16:13:07+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan kebuayan dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kebuayaan merupakan sistem kekerabatan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Lampung, khususnya dalam mengatur hubungan keluarga, menentukan pertimbangan dalam pemilihan pasangan, serta memberikan pengakuan sosial terhadap suatu perkawinan. Dalam praktiknya, kebuayan tidak hanya berfungsi sebagai pranata sosial, tetapi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan dan penerimaan perkawinan dalam masyarakat adat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat Lampung Way Kanan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan konsep ‘Urf sebagai landasan dalam menilai kedudukan adat dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebuayaan memiliki peranan yang signifikan dalam proses perkawinan adat masyarakat Lampung Way Kanan, terutama sebagai sarana menjaga hubungan kekerabatan, melestarikan nilai-nilai adat, dan menciptakan keteraturan sosial. Dari perspektif hukum Islam, kebuayan dapat diterima sebagai bentuk ‘Urf shahih selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, apabila kebuayan dijadikan dasar untuk membatasi atau menghalangi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut Islam, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara adat kebuayan dan hukum Islam agar keduanya dapat berjalan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat

MAKNA PENDERITAAN PEREMPUAN DALAM PUISI “طلاق امرأة”. ANALISIS SEMIOTIK MICHAEL RIFFATERRE

2026-08-08T15:59:00+07:00

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna penderitaan perempuan dalam puisi Ṭalāq Imra'ah (طلاق امرأة) karya Riyadh Al-Qadi menggunakan pendekatan semiotika Michael Riffaterre. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data berupa teks puisi Ṭalāq Imra'ah. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan teknik dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pembacaan heuristik dan hermeneutik menurut teori semiotika Michael Riffaterre. Hasil penelitian menunjukkan bahwa puisi ini merepresentasikan penderitaan perempuan yang disebabkan oleh pengkhianatan, hilangnya kepercayaan, kekecewaan, serta perpisahan dalam hubungan rumah tangga. Melalui pembacaan heuristik ditemukan makna literal yang menggambarkan konflik dan keretakan hubungan, sedangkan pembacaan hermeneutik mengungkap makna yang lebih mendalam berupa luka batin, kehancuran harapan, dan ketidakberdayaan perempuan setelah perceraian. Berbagai simbol dan metafora yang digunakan penyair memperlihatkan kondisi psikologis perempuan yang mengalami tekanan emosional akibat berakhirnya hubungan pernikahan. Dengan demikian, puisi Ṭalāq Imra'ah tidak hanya menggambarkan pengalaman individual, tetapi juga merepresentasikan realitas sosial mengenai penderitaan perempuan pasca perceraian.

PROBLEMATIKA GUGATAN HARTA BERSAMA ATAS OBJEK YANG MASIH MENJADI AGUNAN BANK: ANALISIS PENERAPAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASCA PERCERAIAN

2026-08-09T12:07:47+07:00

Gugatan harta bersama pasca perceraian menghadapi persoalan hukum ketika objek yang disengketakan masih menjadi agunan bank. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengatur bahwa gugatan harta bersama atas objek yang masih diagunkan sebagai jaminan utang dinyatakan tidak dapat diterima. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak kreditur, tetapi dapat menimbulkan persoalan terhadap hak ekonomis mantan suami atau istri atas harta bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan menemukan konstruksi penyelesaian yang mampu menyeimbangkan hak mantan pasangan dengan kepentingan kreditur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kreditur, tetapi penerapan secara formal berpotensi menunda penyelesaian hak ekonomis mantan pasangan. Status objek sebagai agunan tidak menghapus hak ekonomis para pihak atas harta bersama. Penyelesaian dapat dilakukan melalui perhitungan nilai bersih objek setelah dikurangi sisa kewajiban kredit, pengambilalihan kewajiban oleh salah satu pihak, atau penjualan objek dengan persetujuan kreditur. Oleh karena itu, penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, dan keadilan bagi para pihak

IMPLEMENTASI RANHAM DALAM PROGRAM MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK DI JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH

2026-08-08T16:24:49+07:00

Pekerja anak di jalanan masih menjadi permasalahan di Kota Medan meskipun Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, implementasinya dalam penanganan pekerja anak di jalanan, serta tinjauannya menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Siyasah Dusturiyah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan program melalui penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan, fasilitasi pendidikan, reintegrasi keluarga, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AP2KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Implementasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dipengaruhi kemiskinan, rendahnya kesadaran orang tua, keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping, serta lemahnya pengawasan pascapembinaan sehingga sebagian anak masih kembali bekerja di jalanan.

ANALISIS YURIDIS UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP KEBEBASAN WARTAWAN MELIPUT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

2026-08-07T08:19:20+07:00

Kebebasan pers merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan yang dialami wartawan saat melakukan peliputan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kebebasan wartawan meliput berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkajinya dari perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kebebasan wartawan meliput sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, negara perlu menjamin kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab.