https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/issue/feedAt-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam2026-11-16T23:19:14+07:00PahmiAttasyrihunisbajambi@gmail.comOpen Journal Systems<p style="text-align: justify;"><strong>At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam </strong>adalah Journal online yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Islam Batang Hari. Yang diterbitkan dua kali setahun pada bulan <strong>Maret </strong>dan <strong>September</strong>. Topik-topik kajian jurnal ini dikembangkan dalam semua hal yang terkait dengan Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan.</p> <p style="text-align: justify;">ISSN (Cetak): <strong>2461-0410</strong> - ISSN (Online): <strong>2502-2997</strong></p>https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/547LANDASAN SOSIOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI TRANSFORMASI SOSIAL DI ERA DIGITAL2026-09-04T21:07:54+07:00Nurjannah Nurjannahnurjannahmizan14@gmail.comHadijahnurjannahmizan14@gmail.comM Zuhrinurjannahmizan14@gmail.comHeru Setiawannurjannahmizan14@gmail.com<p><em><span dir="auto" style="vertical-align: inherit;"><span dir="auto" style="vertical-align: inherit;">Era digital telah memicu transformasi sosial mendasar yang membentuk kembali pola komunikasi, otoritas pengetahuan, dan transmisi nilai-nilai dalam masyarakat. Perubahan ini menempatkan pendidikan Islam pada posisi strategis namun kompleks, karena harus mempertahankan fungsi normatifnya sambil menanggapi realitas sosial yang berkembang pesat. Studi ini bertujuan untuk meneliti landasan sosiologis pendidikan Islam dalam menghadapi transformasi sosial di era digital, khususnya dalam kaitannya dengan fungsi transmisi nilai, sosialisasi, integrasi sosial, dan transformasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi buku-buku yang relevan, jurnal nasional terakreditasi, dan sumber-sumber Al-Qur'an, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan interpretasi deskriptif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan sosiologis pendidikan Islam tetap sangat relevan di tengah disrupsi digital. Digitalisasi memperluas akses terhadap pengetahuan tetapi juga melemahkan otoritas pendidikan, internalisasi nilai, dan kontrol sosial. Studi ini mengidentifikasi empat respons strategis: memposisikan kembali guru sebagai kurator pengetahuan dan pembimbing moral; mengintegrasikan literasi digital, Islam, dan etika dalam kurikulum; memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat; dan mengembangkan tata kelola kelembagaan adaptif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam harus mengadopsi sikap adaptif-kritis untuk menghadapi transformasi digital tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sosiologi pendidikan Islam dan menyediakan kerangka dasar untuk merekonstruksi praktik pendidikan Islam dalam masyarakat digital kontemporer.</span></span></em></p>2026-09-12T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Nurjannah Nurjannah, Hadijah, M Zuhri, Heru Setiawanhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/574PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN GURU TERHADAP KINERJA GURU MELALUI KEPUASAN KERJA GURU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SERANG2026-09-05T21:54:46+07:00Enah Nawiyahenahnawiyah1983@gmail.comH. M. Syadeli Hanafenahnawiyah1983@gmail.comTito Parta Wibowoenahnawiyah1983@gmail.com<p>Teacher performance is one of the important factors in determining the quality of primary education, which is influenced by transformational leadership, teacher discipline, and job satisfaction. This study aims to analyze the direct effects of transformational leadership and teacher discipline on job satisfaction and teacher performance, as well as the mediating effect of job satisfaction on the relationship between transformational leadership and teacher discipline and teacher performance in public elementary schools in Serang Regency. This study employed a quantitative approach with a descriptive design. The study population consisted of 5,185 civil servant teachers, with a sample of 372 respondents determined using the Slovin formula with a 5% margin of error and the simple random sampling technique. Data were collected through questionnaires, observations, and documentation and analyzed using SmartPLS 4 through outer model evaluation, inner model evaluation, and hypothesis testing. The results showed that transformational leadership and teacher discipline had positive and significant effects on job satisfaction and teacher performance. Job satisfaction also had a positive and significant effect on teacher performance and mediated the effects of transformational leadership and teacher discipline on teacher performance. Thus, improving teacher performance can be achieved by strengthening transformational leadership and teacher discipline, supported by enhancing job satisfaction.</p>2026-09-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Enah Nawiyah, H. M. Syadeli Hanaf, Tito Parta Wibowohttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/546ANALISIS PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: TANTANGAN, STRATEGI, DAN PROSPEK DI ERA KONTEMPORER2026-09-04T21:40:22+07:00Sinta Rahayusintarahayu437@gmail.comAryadiayaharyadi@gmail.comHeru Setiawanheru61382@gmail.com<p>Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah dan peradaban bangsa. Namun demikian, dalam perjalanannya pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan kompleks yang meliputi krisis nilai, ketidakjelasan tujuan pendidikan, ketidakserasian kurikulum, dan kesenjangan kualitas sumber daya manusia yang perlu segera diatasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan dinamika pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dari perspektif historis, konseptual, dan kontemporer, serta merumuskan strategi pengembangan yang relevan dan aplikatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (<em>library research</em>) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana berbagai sumber tertulis berupa buku, jurnal akademik, dan dokumen kebijakan dianalisis secara sistematis melalui teknik analisis isi (<em>content analysis</em>). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang mencakup: inovasi kurikulum berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadits, peningkatan kualitas dan kompetensi guru secara berkelanjutan, integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan karakter Islami kepada peserta didik agar mampu menjawab tantangan zaman. Dengan strategi pengembangan yang tepat dan komprehensif, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan dapat bertransformasi menjadi lebih efektif, responsif, dan berkontribusi nyata dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045</p>2026-09-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Sinta Rahayu, Aryadi, Heru Setiawanhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/566PENGGABUNGAN GUGATAN PELANGGARAN DAN PEMBATALAN MEREK DALAM BERACARA PERDATA2026-07-29T18:19:55+07:00Krismas Kulitkrismaskulit26@gmail.comliza MarinaLiza_marina@usahid.ac.id<p>Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang merupakan sebagai tanda pengenal terhadap barang dan jasa lainnya yang sejenis, upaya perlindungan terhadap merek termuat dalam undnag-undang no 20 tahun 2016, sengketa yang sering terjadi dalam gugatan merek ialah pelanggaran merek dan pembatalan merek yang serupa. Pada sengketa merek NICE dan MICE merupakan salah satu sengketa yang terjadi, bahwa merek NICE telah menngabungkan gugatan pelanggaran merek dan pembatalan merek dibuat dalam satu surat gugatan yang sama. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara menganalisa melalui teori hukum yang sering terjadi pada masalah yang akan dibahas dalam artikel ini serta mengkaji dari pelaksanan regulasi yang berlaku, penelitian ini mengkaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adapun pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual. Kepastian hukum penggabungan gugatan pelanngaran merek dan pembatalan merek tidak dapat dibuat dalam satu gugatan yang sama karena pada pelanggaran merek dan pembatalan merek diatur dalam dua aturan yang berbeda dan memiliki akibat hukum yang berbeda pula, sedangkan pada kewenangan dan tanggungjawab dari Direktoriat Jendaral Hak Kekayaan Intelektual sebagai lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga agar tidak terjadinya pelanggaran merek dengan adanya merek yang serupa dan identik merupakan tindakan yang menyalahi aturan yang diatur dalam undang undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.</p>2026-09-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Krismas Kulit, liza Marinahttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/578LANDASAN KULTURAL PENDIDIKAN ISLAM2026-10-06T21:48:17+07:00M. YaniMuahmmadyani2586@gmail.comNindi Novika FitriantiFitrinindi169@gmail.comJumaidajumaidamaida90@gmail.comHeru setiawanheru61382@gmail.com<p><em>Islamic education is not merely oriented toward the mastery of religious knowledge, it also plays a role in shaping learners capable of internalizing Islamic values </em><em></em><em>within their social and cultural lives. However, the implementation of Islamic education tends to remain normative and formal, often failing to accommodate local cultural contexts, consequently Islamic values </em><em></em><em>have not yet fully connected with the lived realities among learners. This study endeavors to analyze definition and cultural characteristics, the significance of the cultural foundation of Islamic education, the concept of culture from an Islamic perspective, and the implications for fostering the ongoing progress of Islamic education within Indonesia. The study employs a library research methodology, gathering data through the review of books, journal articles, theses, and other relevant sources. The analytical process involved synthesizing the information through data reduction, data display, and drawing conclusions. The findings reveal that culture constitutes a system of values, norms, knowledge, language, traditions, together with core habits that function as learned, collective, transmissible, dynamic, and symbolic. From an Islamic perspective, culture must be grounded in tawhid (monotheism), akhlaq (ethics/morality), humanity, and the principle of critical selection regarding local culture. The cultural foundation of Islamic education has implications for the development of curricula based on local wisdom, contextual learning methods, character building, and the strengthening of multicultural Islamic education. Thus, incorporating Islamic beliefs into the framework of local culture can render Islamic education more relevant, inclusive, along with adaptive, while fostering learners who are both religious and respectful of diversity.</em></p>2026-10-06T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 M. Yani, Nindi Novika Fitrianti, Jumaida, Heru setiawanhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/588PAMONE SEBAGAI NEGOTIATED CUSTOMARY MAHR: OTORITAS ADAT, AGENSI PEREMPUAN, DAN LEGITIMASI HUKUM ISLAM DI RAMPI, INDONESIA2026-10-16T21:50:03+07:00Fajar Rahmat Azizfajarrahmataziz@unismuh.ac.idHilya Amaliahilyahilya71@gmail.comLuthfia Rahmafebulousluthfia@gmail.comNurul Hidayah Amsurnurulhidayahamsur@gmail.comSiti Magrifahfirah1643@gmail.com<p>Mahar dalam masyarakat Muslim tidak selalu ditentukan semata-mata oleh doktrin hukum Islam, tetapi juga melalui interaksi dengan adat, struktur keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi. Namun, studi mutakhir masih terbatas dalam menjelaskan bagaimana otoritas lokal membentuk kadar mahar dan bagaimana praktik tersebut memperoleh legitimasi sosial sekaligus keagamaan. Penelitian ini menganalisis mekanisme penentuan kadar mahar dalam tradisi Pamone di Kecamatan Rampi, Kabupaten Luwu Utara, serta menilai kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dengan strategi studi kasus; data diperoleh melalui observasi, wawancara purposif dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan normatif. Temuan menunjukkan bahwa Pamone telah bergeser dari standar adat yang relatif kaku menuju mekanisme yang lebih adaptif dan negosiatif. Kadar dan bentuknya dipengaruhi oleh acuan adat, riwayat keluarga, kemampuan ekonomi, musyawarah, dan persetujuan perempuan, sementara kewajiban yang belum terpenuhi tetap dipandang mengikat setelah perkawinan. Artikel ini berargumen bahwa Pamone lebih tepat dipahami sebagai negotiated customary mahr, yakni praktik mahar adat yang memperoleh legitimasi melalui adaptasi sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip kerelaan, kemudahan, hak perempuan, dan pencegahan kemudaratan.</p>2026-09-18T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 FAJAR RAHMAT AZIZ, Hilya Amalia, Luthfia Rahma, Nurul Hidayah Amsur, Siti Magrifahhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/589ETIKA PROFESI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: PENERAPAN, PELANGGARAN, DAN PENEGAKAN KODE ETIK2026-10-29T23:10:14+07:00Nurman Ritonganurmanritonga@insan.ac.idNayla Syarifah Rangkutinurmanritonga@insan.ac.idSuwandi Suwandinurmanritonga@insan.ac.idAnnisa Nur Febriananurmanritonga@insan.ac.idArio Nugrohonurmanritonga@insan.ac.id<p>Etika profesi hakim merupakan landasan moral dan profesional yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, independen, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika profesi hakim, penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan peradilan, serta berbagai bentuk pelanggaran etika profesi hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, dan ketentuan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi hakim mencakup prinsip integritas, independensi, imparsialitas, kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui sikap objektif, tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, serta menghasilkan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun bentuk pelanggaran etika profesi hakim meliputi penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap, ketidaknetralan, konflik kepentingan, dan perilaku yang merendahkan martabat profesi hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika profesi secara konsisten, disertai pengawasan dan penegakan sanksi yang proporsional, merupakan faktor penting dalam menjaga kehormatan hakim serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.</p>2026-11-08T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Nurman Ritonga, Nayla Syarifah Rangkuti, Suwandi Suwandi, Annisa Nur Febriana, Ario Nugrohohttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/590REINTERPRETASI NILAI TA’ARUF DALAM QS. AL-HUJURAT AYAT 13 SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL2026-11-04T13:55:45+07:00Novi Saputrinovi@gmail.comAmsal Fauzinovisaputri404@gmail.comVidyana Qomarianovisaputri404@gmail.comRudi Kusmerinovisaputri404@gmail.comMelati Ardilanovisaputri404@gmail.comDasri Indahnovisaputri404@gmail.comAhmad Yasin Fauzaninovisaputri404@gmail.comMuhammad Adnan Azzakinovisaputri404@gmail.comHusni Fuadinovisaputri404@gmail.com<p>Penelitian ini diltarbelakangi oleh tantangan pengelolaan keragaman sosial, etnis, dan budaya di tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik, yang sering kali direduksi secara superfisial dalam interaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penafsiran ulama terhadap QS. Al-Hujurat ayat 13, menggali esensi konsep ta’aruf, serta merumuskan implikasinya sebagai landasan pedagogis pendidikan Islam multikultural. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) dan teknik analisis isi (content analysis), kajian ini mendalami pandangan mufassir klasik dan kontemporer seperti Ibnu Katsir, Imam Ar-Razi, As-Sa'di, dan Wahbah az-Zuhaili. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa ta'aruf bukan sekadar pengenalan permukaan, melainkan proses dialogis, kerja sama, dan penegakan prinsip kesetaraan universal berbasis ketakwaan yang menolak segala bentuk diskriminasi. Nilai-nilai ini diintegrasikan ke dalam kurikulum PAI, pembelajaran partisipatif, keteladanan guru, serta evaluasi komprehensif. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reinterpretasi nilai ta’aruf berfungsi sebagai gerbang pedagogis profetik yang solutif dalam meredam konflik identitas, mengikis stereotip negatif, serta membentuk peserta didik yang inklusif, moderat, dan berkeadaban sosial di era global.</p>2026-11-08T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Novi Saputri, Amsal Fauzi, Vidyana Qomaria, Rudi Kusmeri, Melati Ardila, Dasri Indah, Ahmad Yasin, Muhammad Adnan Azzaki, Husni Fuadihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/592ANALISIS PEMILIHAN PRESIDEN ORGANISASI PELAJAR MA’HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN SIYASAH DUSTURIYAH2026-11-10T21:39:02+07:00Hamdanhamdanuban380@gmail.comAbdur Rahimabdurrahim131006@gmail.com<p>The Presidential Election of the Ma’had Al-Zaytun Student Organization (OPMAZ) serves as a democratic educational medium that adopts electoral principles as stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2017, namely direct, general, free, confidential, honest, and fair elections. In addition to functioning as a means of learning leadership and political participation, its implementation should also be examined from the perspective of Dusturiyah <em>Siyasah</em>, which emphasizes the principles of consultation (shura), justice, public welfare (<em>maslahah</em>), and trustworthiness (amanah). Although procedurally similar to presidential elections in a modern democratic system, its substantive conformity with electoral legal principles and Islamic constitutional values still requires further study. The objective of this research is to analyze the Presidential Election of the Ma’had Al-Zaytun Student Organization based on Article 2 of Law Number 7 of 2017 and the perspective of Dusturiyah <em>Siyasah</em>. This research employs a normative legal approach or library research. The data sources consist of primary sources, namely Article 2 of Law Number 7 of 2017, the book Ilmu Hukum Dalam Simpul <em>Siyasah Dusturiyah</em> (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) by Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, and the book Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara by Ch. Robin Simanullang. These sources are strengthened by secondary data, including journals, books, and related articles. Data were collected through <em>finding</em>, <em>organizing</em>, and <em>editing</em> techniques and analyzed using content analysis methods. To ensure data validity, triangulation, <em>Member Check</em>ing, and expert judgment were employed. The results of this study indicate that: (1) the implementation of the Presidential Election of the Ma’had Al-Zaytun Student Organization (OPMAZ) has applied the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections as stipulated in Article 2 of Law Number 7 of 2017, thereby functioning as a means of democratic education, leadership character development, and enhancement of students’ participation. (2) From the perspective of Dusturiyah <em>Siyasah</em>, the election process also reflects the principles of trustworthiness (amanah), consultation (shura), justice (<em>‘adl</em>), public welfare (<em>maslahah</em>), unity (<em>ukhuwah</em>), and responsibility (<em>mas’uliyyah</em>). Therefore, the OPMAZ Presidential Election is consistent with democratic values and Islamic leadership principles in realizing organizational governance that is fair, participatory, and oriented toward the common good.</p> <p> </p>2026-11-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Hamdan, Abdur Rahimhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/593ANALISIS PERKEMBANGAN ANAK DI MA’HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 20142026-11-10T21:51:42+07:00Sugeng Riyadiaryobunut2244@gmail.comAbdur Rahimabdurrahim131006@gmail.com<p>Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, yang ditunjukkan oleh berbagai kasus pelanggaran hak anak, termasuk dalam bidang pendidikan. Dalam perspektif <em>Maqashid Syariah</em>, perlindungan dan pengembangan anak sejalan dengan prinsip <em>hifz al-nafs</em> (menjaga jiwa) dan <em>hifz al-’aql</em> (menjaga akal), yang menekankan pentingnya keamanan, pendidikan, serta pembinaan moral dan intelektual anak. Ma’had Al-Zaytun sebagai lembaga pendidikan Islam menerapkan sistem pembinaan yang mengintegrasikan pendidikan formal, lingkungan sosial, dan nilai-nilai keislaman untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Analisis Perkembangan Anak di Ma’had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan <em>Maqashid Syariah</em>. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Buku Panorama <em>Maqashid Syariah</em> karya Sutisna et al., dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik <em>finding, organizing</em>, dan <em>editing</em>, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan triangulasi, <em>member check</em>, dan pendapat ahli. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perkembangan anak di Ma’had Al-Zaytun telah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan aspek akademik, keagamaan, sosial, moral, dan keterampilan. Sistem pendidikan berasrama serta berbagai program pengembangan diri mampu mendukung peningkatan kecerdasan, pembentukan karakter, pengembangan bakat, dan keterampilan peserta didik. (2) Ditinjau dari perspektif <em>Maqashid Syariah</em>, pendidikan di Ma’had Al-Zaytun telah mencerminkan implementasi prinsip <em>hifz al-nafs</em> (pemeliharaan jiwa) dan <em>hifz al-’aql</em> (pemeliharaan akal) melalui penyediaan lingkungan yang aman, pembinaan karakter, serta pengembangan kemampuan intelektual dan spiritual</p>2026-11-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Sugeng Riyadi, Abdur Rahimhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/594TINJAUAN TENTANG EKSTRAKURIKULER PERTANIAN MADRASAH ALIYAH MA’HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 DAN MAQASHID SYARIAH2026-11-10T21:59:17+07:00Herry SuhardonoFadhilahamirul3@gmail.comAbdur Rahimabdurrahim131006@gmail.com<p>Penguatan pendidikan pertanian menjadi salah satu upaya mendukung tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan keberlanjutan pangan. Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikannya melalui ekstrakurikuler pertanian yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian terhadap pangan. Dari perspektif <em>Maqashid Syariah</em>, kegiatan ini juga mencerminkan nilai <em>Hifz al-Nafs</em> dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui pemenuhan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di MA Ma'had Al-Zaytun dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan prinsip <em>Hifz al-Nafs</em>. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Ekstrakurikuler Pertanian Madrasah Aliyah Ma’had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan <em>Maqashid Syariah</em>. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Buku dengan judul Kitab-Kitab Karya Ulama Pembaharu: Biografi, Pemikiran dan Gerakan karya Imam Ghazali Said, dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik <em>finding</em>, <em>organizing</em>, dan <em>editing</em>, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan <em>triangulasi</em>, <em>member check</em>, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian di Madrasah Aliyah Ma'had Al-Zaytun telah sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan melalui pembelajaran berbasis praktik yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, karakter peserta didik, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan; (2) pelaksanaan ekstrakurikuler pertanian telah sejalan dengan tujuan <em>Hifz al-Nafs</em> dalam <em>Maqashid Syariah</em> melalui pembentukan kesadaran akan pentingnya penyediaan pangan yang <em>halal</em>, aman, bergizi, dan berkelanjutan sebagai upaya menjaga kehidupan manusia, sekaligus memperkuat kemaslahatan dan keberlanjutan ketahanan pangan</p>2026-11-10T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Herry Suhardono, Abdur Rahimhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/595TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI MA’HAD AL-ZAYTUN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN SIYASAH DUSTURIYAH2026-11-10T22:09:11+07:00Ahmad Shofishofiahmad03@gmail.comAbdur Rahimabdurrahim131006@gmail.com<p>Pendidikan merupakan kebutuhan fundamental yang diatur dalam Islam dan sistem pendidikan nasional. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi. Ma’had Al-Zaytun menerapkan sistem pendidikan terpadu melalui <em>One Pipe Education System</em> yang mengintegrasikan aspek akademik, keagamaan, dan pembentukan karakter. Namun, kajian mengenai pelaksanaan pembelajaran di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan Pasal 13 dan perspektif <em>Siyasah Dusturiyah</em> masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan pembelajaran di Ma’had Al-Zaytun berdasarkan ketentuan tersebut dan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta perlindungan hak peserta didik Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Pelaksanaan Pembelajaran di Ma’had Al-Zaytun Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan <em>Siyasah Dusturiyah</em>. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau studi pustaka. Data yang digunakan meliputi sumber primer: Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Buku Ilmu Hukum Dalam Simpul <em>Siyasah Dusturiyah</em> (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia) karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, dan Buku Al-Zaytun Sumber Inspirasi: Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara karya Ch. Robin Simanullang, serta diperkuat melalui data sekunder, yakni jurnal, buku, dan artikel terkait. Data dikumpulkan melalui teknik <em>finding</em>, <em>organizing</em>, dan <em>editing</em>, lalu dianalisis menggunakan metode analisis isi. Untuk menjamin validitas data, digunakan <em>triangulasi</em>, <em>member check</em>, dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pembelajaran di Ma’had Al-Zaytun relevan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 melalui sistem pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan terpadu dengan konsep <em>One Pipe Education System</em>. (2) Dalam perspektif <em>Siyasah Dusturiyah</em>, pelaksanaannya juga sejalan dengan prinsip keadilan (<em>al-‘adl</em>), amanah, kemaslahatan (<em>maslahah</em>), tanggung jawab, perlindungan hak peserta didik, dan kepatuhan terhadap hukum, terutama dalam pengembangan aspek akademik, keagamaan, karakter, dan sosial peserta didik.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Ahmad Shofi, Abdur Rahimhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/596PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DENGAN KENDALI PEDAGOGIS DAN ETIKA ISLAM2026-11-10T22:19:24+07:00Jalaludinsagjalaludin@gmail.comZulfahmidr.zulfahmi@uum.edu.my<p>Perkembangan Artificial Intelligence (AI) generatif membuka peluang baru dalam perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), tetapi sekaligus menghadirkan tantangan terkait keselarasan pedagogis, validitas sumber keagamaan, dan tanggung jawab etis penggunaannya. Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual perencanaan pembelajaran PAI berbantuan AI dengan mempertahankan kendali pedagogis guru dan prinsip etika Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui analisis isi dan sintesis konseptual terhadap literatur pedagogi, integrasi teknologi pendidikan, AI generatif, serta sumber normatif Islam. Hasil penelitian menghasilkan model perencanaan pembelajaran yang terdiri atas enam tahapan, yaitu analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan asesmen, pengembangan rancangan berbantuan AI, verifikasi, pelaksanaan, serta refleksi dan penyempurnaan. Model tersebut mengintegrasikan prinsip constructive alignment, kerangka Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK), dan etika Islam melalui tiga lapisan verifikasi, yaitu epistemik, pedagogis, dan etis. Kebaruan penelitian terletak pada perumusan mekanisme pengendalian penggunaan AI yang menghubungkan keselarasan pembelajaran dengan keabsahan pengetahuan agama dan tanggung jawab profesional guru. Penelitian menyimpulkan bahwa AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu pengembangan alternatif perencanaan, sedangkan keputusan pedagogis, validasi materi, dan penilaian tetap menjadi tanggung jawab guru. Model ini memberikan landasan konseptual bagi pengembangan pembelajaran PAI yang inovatif dan bertanggung jawab, tetapi masih memerlukan validasi ahli dan pengujian empiris untuk memastikan kelayakan serta efektivitas penerapannya.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Jalaludin, Zulfahmihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/597PRAKTEK JUAL BELI RUMAH DI DEVELOPER PT. KENCANA TIMUR GEMILANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH2026-11-10T22:29:09+07:00Nur Ainun Azizahn.ainun.a9@gmail.comAhmad Asrof Fitriasrof.fitri@gmail.comAli Aminullohaminulloh@iai-alzaytun.ac.id<p>Transaksi jual beli rumah melibatkan hubungan hukum yang kompleks antara pengembang, konsumen, dan lembaga pembiayaan sehingga memerlukan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik jual beli rumah di PT Kencana Timur Gemilang serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli rumah dilaksanakan melalui tiga metode pembayaran utama, yaitu tunai penuh, tunai bertahap, dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui bank konvensional maupun syariah. Dari 55 transaksi yang tercatat, sekitar 94,5% menggunakan pembiayaan KPR syariah, terutama melalui akad murabahah (52,7%), istishna’ (36,4%), dan musyarakah mutanaqisah (5,5%). Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik transaksi secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sah akad serta mencerminkan prinsip kerelaan, keadilan, saling menguntungkan, tolong-menolong, dan perjanjian tertulis. Namun, transparansi mengenai pengembalian biaya pemesanan dan penerapan sanksi keterlambatan pembayaran masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesesuaian syariah tidak hanya ditentukan oleh jenis akad pembiayaan, tetapi juga oleh pelaksanaan seluruh tahapan transaksi secara adil dan transparan. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembang dan lembaga pembiayaan untuk meningkatkan transparansi perjanjian serta perlindungan konsumen.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Nur Ainun Azizah, Ahmad Asrof Fitri, Ali Aminullohhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/598PERAN GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA BAGI SISWA KELAS I MADRASAH IBTIDAIYAH MA’HAD AL-ZAYTUN TAHUN 20252026-11-11T10:03:51+07:00Aulia Dini Hanipahauliadinihanipah@gmail.comIrvan Iswandiirvan@iai-alzaytun.ac.idDadan Mardanidadan@iai-alzaytun.ac.id<p>Kemampuan membaca permulaan merupakan keterampilan dasar yang penting bagi perkembangan akademik siswa, khususnya pada jenjang kelas awal pendidikan dasar. Namun, perbedaan kemampuan membaca dan kesiapan belajar siswa menjadi tantangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran literasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran guru dalam meningkatkan kemampuan membaca permulaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru pada siswa kelas I Madrasah Ibtidaiyah Ma’had Al-Zaytun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan 11 informan, terdiri atas tujuh guru kelas I dan empat siswa yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menjalankan enam peran utama, yaitu sebagai pendidik atau pengajar, pembimbing, fasilitator, pelatih, motivator, dan evaluator. Peran tersebut diwujudkan melalui pembelajaran bertahap, pendampingan individual, penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, latihan membaca berulang, pemberian motivasi, dan evaluasi berkelanjutan. Kendala yang ditemukan meliputi perbedaan kemampuan membaca, konsentrasi yang belum stabil, rendahnya motivasi, kebiasaan membaca dan kepercayaan diri, keterbatasan waktu pendampingan, serta dukungan orang tua yang belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterpaduan peran guru dan kolaborasi dengan orang tua serta wali kamar penting untuk mendukung perkembangan kemampuan membaca permulaan secara berkelanjutan.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Aulia Dini Hanipah, Irvan Iswandi, Dadan Mardanihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/599PEMANFAATAN AI DAN PERAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM INTERNALISASI MODERASI BERAGAMA UNTUK MENCEGAH PERUNDUNGAN DI SMA SHAFIYYATUL AMALIYYAH MEDAN2026-11-11T22:03:51+07:00Ade Irawanadeirawan2501@gmail.comZulfahmidr.zulfahmi@uum.edu.my<p>Kasus perundungan mulai marak terjadi di lingkungan sekolah menjadi isu krusial dan fenomena yang berdampak negatif terhadap iklim belajar dan kenyamanan psikologis peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan AI yang diintegrasikan dengan peran guru pendidikan agama Islam dalam menginternalisasikan nilai-nillai moderasi beragama sebagai upaya pencegahan perundungan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI seperti chatbot pembelajaran dapat membantu guru PAI dalam memetakan indikasi awal perilaku perundungan secara lebih cepat. Keterlibatan aktif guru PAI melalui pendekatan nilai moderasi beragama(tasamuh,tawassuth) menjadi pembinaan spiritual dan emosional yang humanis. Integrasi antara kecerdasan buatan dan edukasi nilai moderasi beragama ini efektif menciptakan iklim sekolah yang aman,inklusif dan bebas dari perundungan. Penyusunan data diambil melalui wawancara yang mendalam dengan guru Pendidikan Agama Islam,Guru Bimbingan Konseling(BK), serta perwakilan siswa dengan disertai observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data,penyajian data dan penarikan kesimpulan.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Ade Irawan, Zulfahmihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/591RESTORASI PERAN MU’ADDIB DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ANALISIS EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN ISLAM ATAS KETELADANAN PENDIDIK2026-11-04T20:49:25+07:00Putri Apriliatnputriaprilia.10@gmail.comKautsar Eka Wardhanatnputriaprilia.10@gmail.com<p>Perkembangan kecerdasan buatan (<em>Artificial Intelligence</em> atau AI) dalam pendidikan menawarkan peluang untuk memperluas akses informasi, mempersonalisasi pembelajaran, dan mendukung proses evaluasi. Namun, integrasinya dalam pendidikan Islam menimbulkan persoalan epistemologis terkait pembentukan karakter, internalisasi nilai, dan penanaman adab. Artikel ini bertujuan menganalisis batas-batas epistemik AI dalam transmisi nilai moral serta mengkaji pentingnya keteladanan pendidik (<em>uswah hasanah</em>) dalam merestorasi peran <em>mu’addib</em> di era kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (<em>library research</em>) dengan analisis wacana filosofis dan epistemologis, analisis isi, serta interpretasi komparatif terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa AI dapat berfungsi sebagai sarana pendukung pembelajaran untuk mengolah informasi, mempersonalisasi materi, memfasilitasi refleksi etis, dan membantu evaluasi, tetapi keluarannya tetap memerlukan verifikasi dan pengawasan manusia. Keteladanan pendidik secara konseptual berfungsi sebagai validasi praktis yang memperlihatkan kesesuaian antara prinsip moral dan tindakan nyata, sekaligus melengkapi pemeriksaan normatif dan argumentatif tanpa menempatkan pendidik sebagai otoritas yang kebal terhadap kritik. Kontribusi artikel ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan ketiga dimensi validasi tersebut untuk memperjelas pembagian peran AI dan pendidik dalam pendidikan Islam. Implikasinya, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan tata kelola AI yang transparan, memperkuat kompetensi digital dan etis pendidik, serta mempertahankan dialog, refleksi, dan pembiasaan moral dalam pembelajaran. Kerangka ini masih memerlukan pengujian empiris dalam berbagai konteks pendidikan.</p>2026-11-11T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Putri Aprilia, Kautsar Eka Wardhanahttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/600CLASSROOM ENVIRONMENT ARRANGEMENT IN SUPPORTING THE LEARNING MOTIVATION OF GRADE IV ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS AT UPTD SDN SINDANGJAYA2026-11-12T22:09:29+07:00Salman Abdullah Mu’arifslowtlor@gmail.comVina Auliavinaauliaa0412@gmail.comNur Areefanurareefa.efa@gmail.comSiti Raudatul jannahsitiraudatuljanah3@gmail.comDewi Nopasaridewi.nopasari@iai-alzaytun.ac.id<p>The classroom environment is an important part of the learning process in elementary education. The arrangement of desks and chairs, educational displays, learning media, and reading facilities can provide a setting that supports students’ participation in classroom activities. This study aimed to describe the classroom environment arrangement and examine the teacher’s perspective on its role in supporting the learning motivation of Grade IV students at UPTD SDN Sindangjaya, Indramayu, West Java, Indonesia. A descriptive qualitative approach was employed. The data were collected through a semi-structured interview with the Grade IV teacher, Mrs. Mala, which lasted approximately 30 minutes on Wednesday, October 21, 2026. A brief observation was also conducted during a Mathematics lesson at approximately 8:00 a.m. on the same day. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing. The interview revealed that desks and chairs were arranged in rows facing the blackboard to help students follow the teacher’s explanations. Educational decorations, learning media, educational messages, and a simple reading corner were also reported as parts of the classroom environment. The teacher perceived that students generally felt comfortable and that some showed interest in the displayed learning materials. The observation notes described the classroom atmosphere as lively, with students appearing enthusiastic during the lesson. Nevertheless, the observation was brief and did not document specific student behaviors in sufficient detail. The findings indicate that classroom arrangement is viewed by the teacher as one element that may support learning activities. They do not establish a direct causal relationship between classroom arrangement and students’ learning motivation.</p> <p> </p>2026-11-14T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Salman Abdullah Mu’arif, Vina Aulia, Nur Areefa, Siti Raudatul jannah, Dewi Nopasarihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/601PERENCANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE2026-11-12T22:41:56+07:00Nunung Nurmalasarinu2ngnurmalasari@mail.uinssc.ac.idZulfahmidr.zulfahmi@uum.edu.my<p>Perkembangan <em>Artificial Intelligence</em> (AI) menghadirkan peluang baru dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui personalisasi materi dan pengembangan strategi pembelajaran yang adaptif. Namun, integrasi AI dalam pendidikan Islam juga menimbulkan tantangan pedagogis dan etis, terutama berkaitan dengan keakuratan informasi keagamaan, privasi data, ketergantungan teknologi, dan pembentukan akhlak peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan pemanfaatan AI dalam perencanaan pembelajaran PAI serta merumuskan kerangka konseptual yang berorientasi pada pembentukan akhlak. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan (<em>library research</em>) dengan analisis deskriptif-kritis terhadap berbagai literatur ilmiah yang diterbitkan pada periode 2021–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI berpotensi mendukung analisis kebutuhan belajar, diferensiasi materi, pengembangan aktivitas pembelajaran, asesmen formatif, dan pemberian umpan balik. Meskipun demikian, materi keagamaan yang dihasilkan AI memerlukan validasi untuk menjamin ketepatan informasi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual yang mencakup enam tahapan, yaitu analisis kebutuhan belajar, perumusan tujuan pembelajaran, validasi materi, pengembangan aktivitas reflektif, asesmen autentik, dan evaluasi etis. Kerangka tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama, yakni kelayakan pedagogis, integritas keilmuan, dan tanggung jawab etis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa AI perlu ditempatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran, sedangkan guru tetap berperan utama dalam membimbing perkembangan intelektual, moral, dan spiritual peserta didik. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji penerapan kerangka tersebut secara empiris.</p>2026-11-14T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Nunung Nurmalasari, Zulfahmihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/602PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH2026-11-12T23:09:00+07:00Sofyan Hadihadi41492@gmail.comSiti Ngainnur Rohmahsiti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.idTaufiqurrohmantaufiqurrohman@iai-alzaytun.ac.id<p>Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika masih menjadi persoalan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama berkaitan dengan legitimasi hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji penerapannya dalam perspektif <em>fiqh jinayah</em>. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<em>library research</em>) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, proporsionalitas, serta kepastian pembuktian. Perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana semakin menegaskan sifat khusus pidana mati. Dalam perspektif <em>fiqh jinayah</em>, pengedaran narkotika lebih tepat dikategorikan sebagai <em>jarimah ta'zīr</em>, dengan penentuan sanksi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Meskipun sebagian pandangan ulama memungkinkan penerapan pidana mati melalui konsep <em>ta'zīr bi al-qatl</em>, pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan tujuan syariat Islam.</p>2026-11-14T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Sofyan Hadi, Siti Ngainnur Rohmah, Taufiqurrohmanhttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/603PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM PEMBELAJARAN MUFRODAT di KELAS X MADRASAH ALIYAH MA’HAD AL-ZAYTUN TAHUN 20252026-11-14T20:45:48+07:00Ami Suparmiamisuparmi490@gmail.comMoh. Mas`ud Arifinmasud@iai-alzaytun.ac.idDede Indra Setiabudidede@iai-alzaytun.ac.id<p>Penguasaan mufradat memiliki peran penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena menjadi dasar bagi peserta didik untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam komunikasi. Namun, pembelajaran kosakata masih sering menekankan hafalan dibandingkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pendekatan kontekstual (<em>Contextual Teaching and Learning</em>) serta proses pembelajaran mufradat pada siswa kelas X Madrasah Aliyah Ma’had Al-Zaytun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (<em>field research</em>). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan dua guru bahasa Arab dan enam peserta didik kelas X. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi bentuk penerapan pembelajaran, respons peserta didik, serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan kontekstual dilakukan melalui kegiatan pengenalan dan penghafalan kosakata, tanya jawab, penyusunan kalimat dan cerita, dialog berpasangan, diskusi, serta penggunaan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Proses pembelajaran menghubungkan kosakata dengan situasi kehidupan sehari-hari, seperti ungkapan sapaan, perkenalan, dan permintaan izin. Peserta didik memberikan tanggapan positif karena pengaitan materi dengan konteks yang dikenal dinilai membantu pemahaman kosakata. Kendala yang ditemukan meliputi kesulitan mengingat kosakata, ketergantungan pada kamus, serta kesulitan memahami bentuk <em>mudzakkar</em>, <em>muannats</em>, dan penggunaan <em>huruf jar</em>. Guru mengatasi kendala tersebut melalui pengulangan kosakata dan permainan edukatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran mufradat telah memuat sejumlah unsur pendekatan kontekstual, khususnya pengaitan materi dengan kehidupan nyata, keterlibatan aktif peserta didik, dan penggunaan kosakata dalam komunikasi.</p>2026-11-16T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Ami Suparmi, Moh. Mas`ud Arifin, Dede Indra Setiabudihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/606REINTERPRETASI AYAT-AYAT AL-QUR’AN TENTANG KARAKTER KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI PERGURUAN TINGGI: KAJIAN TAFSIR TEMATIK-KONTEKSTUAL DAN IMPLIKASI MANAJERIAL2026-11-16T21:17:31+07:00Ikhwanudinikhwanudin@uinjkt.ac.idAhmad Subagyoahmad.subagyo@umj.ac.id<p>Perguruan tinggi Islam dituntut membentuk lulusan yang beriman sekaligus berkarakter kewarganegaraan, tetapi kajian tentang ayat kewarganegaraan masih berhenti pada tataran wacana dan belum dijembatani ke pengelolaan lembaga. Artikel ini bertujuan merumuskan nilai karakter kewarganegaraan melalui reinterpretasi QS. An-Nisa: 58, Al-Ma’idah: 2, Asy-Syura: 38, dan Al-Hujurat: 13, kemudian menerjemahkannya menjadi indikator manajemen pendidikan Islam di perguruan tinggi. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif berjenis penelitian kepustakaan dengan analisis isi terhadap kitab tafsir klasik dan kontemporer, dipandu gerakan ganda Fazlur Rahman, pendekatan kontekstualis Abdullah Saeed, dan metode tafsir tematik. Hasilnya berupa empat nilai, yaitu amanah dan adil, ta’awun beretika, syura, serta ta’aruf, yang diturunkan menjadi dua belas indikator pada tiga ranah manajemen: kurikulum, kepemimpinan dan tata kelola, serta budaya akademik. Analisis menunjukkan bahwa amanah dan adil menjadi fondasi, syura menjadi mekanisme, ta’awun menjadi relasi beretika, dan ta’aruf menjadi orientasi inklusi. Artikel ini merumuskan model konseptual dan enam proposisi untuk diuji melalui studi kasus multisitus.</p>2026-11-16T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Ikhwanudin, Ahmad Subagyohttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/604PERAN KAMUS AL-MA’ANY DALAM PEMBELAJARAN MAHARAH AL-QIRA'AH MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA ARAB INSTITUT AGAMA ISLAM AL-ZAYTUN INDONESIA2026-11-14T21:31:25+07:00Afdhalul Madaniafdhalulmadani@gmail.comDadan Mardanidadan@iai-alzaytun.ac.idDede Indra Setiabudidede@iai-alzaytun.ac.id<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kamus Al-Ma’any dalam mendukung pemahaman teks pada pembelajaran <em>Maharah Al-Qira’ah</em> serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat penggunaannya pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan melibatkan enam mahasiswa pengguna Kamus Al-Ma’any, satu dosen pengampu mata kuliah Qira’ah, dan dua dosen sebagai sumber triangulasi data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kamus Al-Ma’any mendukung pemahaman teks melalui empat aspek, yaitu tampilan dan aksesibilitas, pelafalan dan tanda baca (harakat), struktur kata dan perubahan morfologis, serta makna dan konteks. Kamus ini membantu mahasiswa memperoleh informasi kosakata, mengenali bentuk kata, memahami panduan pelafalan, dan menentukan makna sesuai dengan konteks bacaan. Faktor pendukung penggunaannya meliputi motivasi mahasiswa, bimbingan dosen, interaksi antarmahasiswa, lingkungan belajar, dan desain pembelajaran. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan perangkat, kesulitan mengidentifikasi akar kata, keterbatasan keterampilan membaca dan penguasaan kosakata, kendala akses digital, serta keterbatasan waktu perkuliahan. Penelitian ini menegaskan bahwa Kamus Al-Ma’any berfungsi sebagai sumber informasi kebahasaan yang mendukung pemahaman teks, tetapi tidak menggantikan penguasaan kaidah kebahasaan Arab dan keterampilan membaca mahasiswa.</p>2026-11-16T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Afdhalul Madani, Dadan Mardani, Dede Indra Setiabudihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/608ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA SALEH KAMPUNG PUNTUN2026-11-16T23:19:14+07:00Hafshah Al Qoni’ahhafsahqoniah23@gmail.comThea Farinahafsahqoniah23@gmail.comPutri Fransiska Purnama Pratiwihafsahqoniah23@gmail.comRonaldi Ronaldihafsahqoniah23@gmail.com<p>Penelitian ini menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Salihin alias Saleh bin Abdullah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk. Penelitian berfokus pada penerapan hukum transisional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktian perbuatan atas harta kekayaan, penggunaan rekening atas nama pihak lain, dan pertimbangan perampasan aset. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*<em>statute approach</em>*), konseptual (*<em>conceptual approach</em>*), dan kasus (*<em>case approach</em>*), dengan analisis kualitatif terhadap salinan lengkap putusan. Majelis hakim menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP karena dipandang lebih menguntungkan terdakwa dibandingkan Pasal 3 UU TPPU. Dalam pembuktian unsur, hakim mempertimbangkan penggunaan 11 rekening atas nama pihak lain yang menurut putusan dikuasai terdakwa atau digunakan atas perintahnya, transaksi berulang bernilai relatif besar, pembelian dua bidang tanah dan bangunan, serta penitipan uang tunai Rp902.504.000 kepada saksi. Hakim juga menyatakan terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah dan cukup. Putusan menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun, denda Rp500.000.000, dan perampasan sejumlah barang bukti untuk negara. Penelitian menyimpulkan bahwa putusan memberi contoh pemetaan transaksi dan aset terhadap unsur TPPU, tetapi penggunaan pembuktian terbalik perlu dinilai secara kritis agar tidak mengaburkan kewajiban pembuktian penuntut umum dan jaminan proses yang adil.</p>2026-11-16T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 Hafshah Al Qoni’ah, Thea Farina, Putri Fransiska Purnama Pratiwi, Ronaldi Ronaldihttps://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/article/view/607BATAS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT ATAS KETERLAMBATAN PENANGANAN PASIEN DEWASA DENGAN TANDA PERINGATAN DENGUE DALAM HUKUM INDONESIA2026-11-16T22:34:49+07:00James Davidta Gintingdosen03134@unpam.ac.idOksidelfa yantodosen03134@unpam.ac.idAgus Purwantodosen03134@unpam.ac.id<p>Keterlambatan penanganan pasien dewasa dengan tanda peringatan dengue di instalasi gawat darurat dapat menimbulkan atau memperberat kerugian pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban rumah sakit dan merumuskan batas pertanggungjawaban perdata dengan menghubungkan standar klinis, kelalaian, kerugian, kausalitas, dan atribusi tanggung jawab. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, KUHPerdata, serta keputusan menteri yang menetapkan PNPK Tata Laksana Infeksi Dengue pada Dewasa. Hasil analisis menempatkan tanda peringatan yang telah atau secara patut seharusnya dapat dikenali sebagai titik peningkatan intensitas kewajiban pelayanan. Ketidaksesuaian dengan PNPK menjadi dasar penilaian kelalaian apabila tindakan yang terindikasi tidak diberikan tepat waktu tanpa pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan dokumentasi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur tanggung jawab. Pertanggungjawaban perdata memerlukan pembuktian kerugian dan hubungan kausal, dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tanggung jawab dalam hukum kesehatan. Kelalaian Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit dinilai berdasarkan Pasal 193, sedangkan kegagalan institusional dapat dikonstruksikan melalui Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata. Pasal 1367 relevan sepanjang unsur pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain terpenuhi. Penelitian ini merumuskan parameter untuk menilai kerugian yang dapat diatribusikan kepada keterlambatan pelayanan tanpa menganggap setiap perburukan dengue sebagai kelalaian atau semata-mata perjalanan alamiah penyakit.</p>2026-11-16T00:00:00+07:00Copyright (c) 2026 James Davidta Ginting, Oksidelfa yanto, Agus Purwanto