Upaya Densus 88 dalam Mencegah Kembalinya Paham Radikal Terhadap Mantan Narapidana Terorisme di Medan Sumatera Utara

Abstract

Terorisme tidak hanya menimbulkan dampak langsung yang merusak bagi korban, tetapi juga memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas sosial, politik, dan perekonomian negara. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan bahwa pada periode 2018–2023 terdapat lebih dari 150 mantan narapidana terorisme di Indonesia, dengan sekitar 15–20% di antaranya kembali terlibat dalam aktivitas terorisme setelah bebas, yang mencerminkan tingginya tingkat residivisme, terutama pada individu yang berafiliasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Jamaah Islamiyah (JI). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia, melalui BNPT dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88), untuk mengembangkan strategi deradikalisasi dan pencegahan radikalisme secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dalam mencegah kembalinya paham radikal pada mantan narapidana terorisme di Medan, Sumatera Utara, mengidentifikasi bentuk paham radikal yang masih melekat, serta mengkaji upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menelaah implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pencegahan deradikalisasi berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019, dan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024. Temuan Densus 88 mengindikasikan bahwa dari total 132 mantan narapidana terorisme di Medan, terdapat 14 orang kategori merah, 14 kategori kuning, dan 104 kategori hijau yang masih terindikasi dalam jaringan JAD dan JI. Upaya deradikalisasi oleh Densus 88 telah berjalan relatif efektif, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia di lembaga pemasyarakatan, tantangan deideologisasi, serta ketidaksesuaian program bantuan usaha dengan minat dan kompetensi mantan narapidana terorisme.