ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA SALEH KAMPUNG PUNTUN

Authors

  • Hafshah Al Qoni’ah Universitas Palangka Raya
  • Thea Farina Universitas Palangka Raya
  • Putri Fransiska Purnama Pratiwi Universitas Palangka Raya
  • Ronaldi Ronaldi Universitas Palangka Raya

DOI:

https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.608

Keywords:

Pembuktian Pidana, Narkotika, Aset, Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk., Pencucian Uang

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembuktian unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Salihin alias Saleh bin Abdullah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk. Penelitian berfokus pada penerapan hukum transisional setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuktian perbuatan atas harta kekayaan, penggunaan rekening atas nama pihak lain, dan pertimbangan perampasan aset. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*), dengan analisis kualitatif terhadap salinan lengkap putusan. Majelis hakim menerapkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP karena dipandang lebih menguntungkan terdakwa dibandingkan Pasal 3 UU TPPU. Dalam pembuktian unsur, hakim mempertimbangkan penggunaan 11 rekening atas nama pihak lain yang menurut putusan dikuasai terdakwa atau digunakan atas perintahnya, transaksi berulang bernilai relatif besar, pembelian dua bidang tanah dan bangunan, serta penitipan uang tunai Rp902.504.000 kepada saksi. Hakim juga menyatakan terdakwa tidak berhasil membuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang sah dan cukup. Putusan menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun, denda Rp500.000.000, dan perampasan sejumlah barang bukti untuk negara. Penelitian menyimpulkan bahwa putusan memberi contoh pemetaan transaksi dan aset terhadap unsur TPPU, tetapi penggunaan pembuktian terbalik perlu dinilai secara kritis agar tidak mengaburkan kewajiban pembuktian penuntut umum dan jaminan proses yang adil.

References

Afrizal, R. (2020). Optimalisasi pemberantasan tindak pidana narkotika melalui pen-gusutan tindak pidana pencucian uang terhadap pengedar narkotika. Simbur Ca-haya, 27(1). https://doi.org/10.28946/sc.v27i1.416

Anas, A. M. (2023). Penguatan pelacakan aset pada pembuktian tindak pidana pencu-cian uang. Papua Law Journal, 7(1). https://doi.org/10.31957/plj.v7i1.2461

Fernando, D., Heniarti, D. D., & Zakaria, C. A. (2025). Transformasi alat bukti el-ektronik menggunakan digital forensik dalam pembaharuan hukum acara pidana. Journal Justiciabelen, 5(1), 60–74. https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.5506

Harefa, B., & Supardi. (2025). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang: Perlin-dungan pihak ketiga beritikad baik dalam perspektif hukum Indonesia. Risalah Hukum, 21(2), 135–149. https://doi.org/10.30872/risalah.v21.i2.2008

Haris, B. S. (2026). The nature of the stand-alone money laundering concept: An inter-est theory perspective. AML/CFT Journal, 4(2), 153–168. https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.257

Hartono, M. S., & Yuliartini, N. P. (2020). Penggunaan bukti elektronik dalam peradilan pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), 281–302. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607

Hidayat, M. (2026). Pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang be-rasal dari narkotika. LAWYER: Jurnal Hukum, 4(1), 17–27. https://doi.org/10.58738/lawyer.v4i1.1218

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Isima, N. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana. Gorontalo Law Review, 5(1). https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.1999

Khakim, M., & Hidayat, W. (2025). Problematika penyidikan predicate crime bidang perbankan dalam perspektif tindak pidana pencucian uang. Ahmad Dahlan Legal Perspective, 5(2). https://doi.org/10.12928/adlp.v5i2.14664

Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199–218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218

Lubis, F., & Hidayat, N. (2021). Penerapan pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Medan. Jurnal Mercatoria, 14(2), 34–39. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5554

Mahendro, G., & Nugraheni, D. B. (2025). Pelindungan hukum korban tindak pidana pencucian uang terhadap permohonan penetapan sita eksekusi. Officium Notari-um, 5(1), 50–72. https://doi.org/10.20885/JON.vol5.iss1.art3

Mahkamah Agung. (2022). Putusan Mahkamah Agung Nomor 5682 K/Pid.Sus/2022 tanggal 25 Oktober 2022 [Putusan].

Manurung, I., Tan, W., & Sudirman, L. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tin-dak pidana pencucian uang (TPPU) di Kota Batam. Pamulang Law Review, 8(2), 246–256. https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/51595

Manurung, R. J. (2026). Sistem elektronik sebagai syarat sahnya alat bukti elektronik pada perkara pidana. Pahlawan: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya, 22(1), 125–130. https://doi.org/10.57216/pah.v22i1.54

Manurung, T. O., & Krisnawati, I. G. A. A. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di Indonesia. Kertha Desa, 10(5), 371–381. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114

Nafatilopa, P. E., & Michael, T. (2022). Legalitas alat bukti elektronik dalam pembuk-tian tindak pidana umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Jurnal Sosial Humaniora Sigli, 5(2). https://doi.org/10.47647/jsh.v5i2.1018

Nurazizah, A., Heriamariaty, Pratiwi, P. F. P., & Mulyawan, A. (2026). Urgensi pengaturan hukum dan tanggung jawab terhadap praktik bedah robotik dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3905

Pratami, B. D. (2025). Application of the principle of identifying service users by nota-ries in preventing money laundering crime. AML/CFT Journal, 4(1), 13–29. https://doi.org/10.59593/amlcft.2025.v4i1.234

Pratiwi, P. F. P., & Yoessandy, Y. K. (2021). Kendala pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memanfaatkan anak sebagai kurir narkotika. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah, 3(2), 90–97. https://doi.org/10.33474/jas.v3i2.13923

Pratiwi, P. F. P., Aziz, A. S., Nurdin, F. S., Gunarto, & Abdelaali, M. (2025). Assessing legal protection effectiveness for women facing digital sexual violence. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(3), 922–948. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.795

Pratiwi, P. F. P., Gunarto, & Bawono, B. T. (2025). Law enforcement of criminal acts of sexual harassment against women in mass media by the Central Kalimantan Re-gional Police. Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indone-sia, 12(1). https://doi.org/10.31942/iq.v12i1.13046

Pratiwi, P. F. P., Sahay, T., Dewi, Y. F., & Siregar, V. C. B. (2026). Legal analysis of economic exploitation of children in the juvenile criminal justice system. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, 5(5), 2917–2931. https://doi.org/10.58344/locus.v5i5.5625

Pengadilan Negeri Palangka Raya. (2026). Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Plk atas nama Salihin alias Saleh bin Abdullah [Pu-tusan]. Palangka Raya.

Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep pembuktian terbalik sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada sektor pasar modal untuk sa-rana pendanaan terorisme. IPMHI Law Journal, 1(2), 130–141. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53264

Ratmaja, I. G. S. D., & Mertha, I. K. (2022). Analisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Jurnal Komunikasi Hukum, 8(1), 115–125. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.43877

Santosa, D. G. G., & Kamali, K. M. I. (2022). Acquisition and presentation of digital evidence in criminal trial in Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 195–218. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.195-218

Sayyida, N. A. (2026). Analisis yuridis terhadap penyitaan aset dalam kasus tindak pi-dana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkotika di Indonesia: Studi kasus Fredy Pratama. Recidive, 15(1), 99–113. https://doi.org/10.20961/recidive.v15i1.100060

Sembiring, P. E. (2024). Menilai pemberlakuan pembuktian terbalik pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan proxy di dalam aset kripto. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 10(1), 53–64. https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1033

Sitanggang, T., Zein, S., & Sudarto. (2025). Tindak pidana pencucian uang melalui per-bankan di Indonesia. LITERATUS, 7(1), 105–118. https://doi.org/10.37010/lit.v7i1.1987

Sumaryanto, A. (2020). Sistem pembalikan beban pembuktian dalam mengungkap kasus korupsi disertai pencucian uang. Bacarita Law Journal, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.30598/bacarita.v1i1.2787

Susetyo, M. A., & Supanto. (2023). Perampasan aset tindak pidana pencucian uang hasil korupsi. Recidive, 12(1). https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266

Taniady, V., & Riwayanti, N. W. (2021). Reformulasi beban pembuktian terbalik ber-landaskan asas presumption of guilt terhadap kasus TPPU di Indonesia. IPMHI Law Journal, 1(2), 168–179. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53702

Wahyudi, I., Yama, I., & Said, M. (2026). Threat dynamics and adaptation of anti mon-ey laundering regulations: A systematic review. AML/CFT Journal, 4(2), 116–132. https://doi.org/10.59593/amlcft.2026.v4i2.272

Wirawan, I. M., Haris, O. K., & Handrawan. (2020). Legalitas perluasan penggunaan alat bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Halu Oleo Legal Research, 2(1). https://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/10604

Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan hukum tindak pidana pencu-cian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Jurnal Hukum Lex Gen-eralis, 1(2). https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108

Downloads

Published

2026-11-16

How to Cite

Al Qoni’ah, H., Farina, T., Purnama Pratiwi, P. F., & Ronaldi, R. (2026). ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PEREDARAN GELAP NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA SALEH KAMPUNG PUNTUN. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, 12(2), 306–319. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.608