PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH

Authors

  • Sofyan Hadi Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
  • Siti Ngainnur Rohmah Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia
  • Taufiqurrohman Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.602

Keywords:

Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Pengedar Narkotika, Pidana Mati, Ta'zir

Abstract

Penjatuhan pidana mati terhadap pengedar narkotika masih menjadi persoalan kontroversial dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama berkaitan dengan legitimasi hukum, proporsionalitas pemidanaan, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji penerapannya dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penerapannya tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, proporsionalitas, serta kepastian pembuktian. Perkembangan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana semakin menegaskan sifat khusus pidana mati. Dalam perspektif fiqh jinayah, pengedaran narkotika lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr, dengan penentuan sanksi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Meskipun sebagian pandangan ulama memungkinkan penerapan pidana mati melalui konsep ta'zīr bi al-qatl, pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati harus ditempatkan sebagai upaya terakhir dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, proporsionalitas, hak asasi manusia, dan tujuan syariat Islam.

References

Alim, A. A. Y., Arsyad, N., & Ulfah, S. (2026). The death penalty from the perspective of criminal law and Islamic law: A comparative study in Indonesia. Compendium of Judge Made Law, 1(2). https://doi.org/10.56087/cojml.v1i2.1207

Fadila, Z. N., & Rofie'ah. (2026). Ta’zīr bi al-qatl for narcotics traffickers: A critical anal-ysis of Supreme Court Decision No. 8144 K/Pid.Sus/2025 from the perspectives of fiqh al-jināyah and maqāṣid al-sharīʿah. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law, 9(3), 300–313. https://doi.org/10.21111/jicl.v9i3.19

Fauzan, M. N. (2025). Law, society, and religion: Rethinking taʿzīr and capital punishment for drug trafficking in Indonesia. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 59(1), 80–98. https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1608

Harefa, S. (2025). The controversy of the death penalty for narcotics dealers: A review of Indonesian criminal law and Islamic criminal law. Istinbath: Jurnal Hukum, 22(1), 61–84. https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i01.10346

Morgan, H. (2022). Conducting a qualitative document analysis. The Qualitative Report, 27(1), 64–77. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5044

Negara, T. A. S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. Audito Comparative Law Journal, 4(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Rohman, M. M., Mu'minin, N., Mas'ud, M., & Elihami. (2024). Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach, and analysis of legal materi-als). Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 204–221. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379

Susanto, A., Sukama, & Jarodi, O. (2024). Pidana mati menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Journal of Correctional Studies, 1(1), 84–91. https://doi.org/10.52472/jcs.v1i1.369

Tasrizal. (2025). Rekonstruksi epistemologis metodologi penelitian hukum: Integrasi pen-dekatan normatif dan empiris. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 86–98. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i01.05

Tongat. (2024). Death penalty in Indonesia: Between criminal law and Islamic law per-spectives. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 32(1), 90–104. https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32335

Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi ek-sploratif di Indonesia. Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, 3(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Un-dang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869/uu-no-1-tahun-2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 ten-tang pengujian ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Downloads

Published

2026-11-14

How to Cite

Hadi, S., Rohmah, S. N., & Taufiqurrohman. (2026). PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DAN FIQH JINAYAH. At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam, 12(2), 254–269. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.602