ETIKA PROFESI HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: PENERAPAN, PELANGGARAN, DAN PENEGAKAN KODE ETIK
DOI:
https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i2.589Keywords:
Etika Profesi Hukum, Kode Etik Hakim, Integritas, Independensi, Penegakan HukumAbstract
Etika profesi hakim merupakan landasan moral dan profesional yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, independen, dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep etika profesi hakim, penerapannya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di lingkungan peradilan, serta berbagai bentuk pelanggaran etika profesi hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, artikel ilmiah, dan ketentuan mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi hakim mencakup prinsip integritas, independensi, imparsialitas, kejujuran, profesionalitas, dan tanggung jawab yang harus diterapkan dalam setiap proses peradilan. Penerapan prinsip tersebut diwujudkan melalui sikap objektif, tidak memihak, menghindari konflik kepentingan, serta menghasilkan putusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun bentuk pelanggaran etika profesi hakim meliputi penyalahgunaan kewenangan, penerimaan suap, ketidaknetralan, konflik kepentingan, dan perilaku yang merendahkan martabat profesi hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan etika profesi secara konsisten, disertai pengawasan dan penegakan sanksi yang proporsional, merupakan faktor penting dalam menjaga kehormatan hakim serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
References
Alamsyah, F R, and Martitah. “Quo Vadis Honorary Council of the Constitutional Court in Enforcing the Idea of Constitutional Ethics for Constitutional Judges in Indonesia.” Unnes Law Journal 10, no. 1 (2024). https:// doi.org/ 10.15294/ ulj.v10i2.14761.
Arfiani, A, I Putra, and A Fadhila. “Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi Dan Rekomendasi Penegakan Hukum Pada Kasus Pemalsuan Putusan.” Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 4 (2024): 1234–48. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.436.
Bakhtiar, B, M Mustaring, and R N Majdina. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Ferdy Sambo.” Jurnal Tomalebbi 10, no. 4 (2023). https://doi.org/10.56680/jt.v10i4.54012.
Basyarudin, B. “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia.” ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin 1, no. 1 (2023): 41–49. https://doi.org/10.55681/armada.v1i1.363.
Farhani, A, F N Azizah, and N Kholifah. “Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim Sebagai Dasar Pondasi Hukum.” Judex Laguens 2, no. 1 (2024): 55–74. https:// doi.org/ 10.25216/ ikahi.2.1.4.2024.55-74.
Fathurrahim, F. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Kelebihan Kapasitas Speed Boat Di Pelabuhan Dufa-Dufa.” Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023. https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article /view/495.
Kriswanto. “Menjaga Profesionalitas Hakim Melalui Prinsip Dasar Kode Etik Hakim Dan Pedoman Perilaku Hakim.” JPeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia 5, no. 1 (2024). https:// doi.org/ 10.61689/jpehi.v5i01.582.
Maulana, R I, and T P Anggriawan. “Implikasi Klausula Baku Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Pengembalian Barang.” Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025. https:// www.rewangrencang.com/ojs/index.php/JHLG/article/view/1 819.
Mustaqim, D A, Y Samsiah, and S R Nurfatiha. “Peran Etika Profesi Hukum Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hukum di Indonesia.” LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2024): 80–91. https:// doi.org/ 10.08221/ lexlaguens.v1i2.13.
Nadhirah, A A, A Amelia, and M Farhan. “Jenis Pelanggaran Dan Sanksinya Dalam Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Perspektif Etika Profesi.” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 4, no. 2 (2026): 2637–57. https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i2.1930.
Nasera, F A, Y I Zahra, and G Adzaningjagat. “Kajian Yuridis Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby Tentang Bebasnya Terdakwa Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Dan Kode Etik Kehakiman.” Amnesti: Jurnal Hukum 7, no. 1 (2025). https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5806.
Nurlaila, F, H N S Sholihah, I A Taufik, K Ayuninda, M P Sabrani, M Al Fiani, and M Saharani. “Penegakan Etik Terhadap Hakim Di Pengadilan Tinggi Bandung.” Pemuliaan Hukum 7, no. 2 (2024): 98–115. https://doi.org/10.30999/ph.v7i2.3809.
Prastiwi, T O, and Z A Firmantoro. “Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim Dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023.” Jurnal Hukum Sasana 12, no. 1 (2026): 223–39. https:// doi.org/ 10.31599/ sasana.v12i1.4834.
Ramadhani, A F, and Sohrah. “Pelaksanaan Kode Etik Hakim Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah 5, no. 3 (2024): 659–71. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v5i3.43229.
Rasji, R, C E Tansir, S Evelyn, and R C Djaja. “Peran Komisi Yudisial Dalam Menegakkan Kode Etik Hakim: Analisis Kasus Hakim DA.” Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.966.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nurman Ritonga, Nayla Syarifah Rangkuti, Suwandi Suwandi, Annisa Nur Febriana, Ario Nugroho

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





















