Tanggungjawab Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Melalui Artificial Intelligence Dalam Hukum Perdata

Abstract

Abstrak, Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pembuatan perjanjian dalam bidang hukum perdata. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam penyusunan dan pengelolaan kontrak semakin berkembang karena mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam proses pembuatan perjanjian. Namun, penggunaan teknologi ini juga menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait dengan tanggung jawab para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat melalui sistem AI. Permasalahan ini muncul karena AI bukan merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence (AI) pada dasarnya tetap merupakan perjanjian antara para pihak sebagai subjek hukum, sehingga keabsahan dan pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut, maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya tetap bertanggung jawab secara hukum untuk melaksanakan prestasi, membayar ganti rugi, atau menerima pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum perdata.