IMPLEMENTASI RANHAM DALAM PROGRAM MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK DI JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH

Abstract

Pekerja anak di jalanan masih menjadi permasalahan di Kota Medan meskipun Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, implementasinya dalam penanganan pekerja anak di jalanan, serta tinjauannya menurut perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan Siyasah Dusturiyah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan program melalui penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan, fasilitasi pendidikan, reintegrasi keluarga, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AP2KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Implementasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan sejalan dengan prinsip Siyasah Dusturiyah yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dipengaruhi kemiskinan, rendahnya kesadaran orang tua, keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping, serta lemahnya pengawasan pascapembinaan sehingga sebagian anak masih kembali bekerja di jalanan.