Eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Hukum Ekonomi Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan hukum Koperasi Desa Merah Putih dalam kerangka hukum ekonomi Indonesia, khususnya terkait intervensi negara melalui penyaluran dana publik. Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, negara menempatkan instrumen fiskal seperti DAU, DBH, dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur koperasi. Namun, skema ini memunculkan diskursus yuridis mengenai transformasi status kekayaan negara menjadi aset koperasi serta risiko moral hazard dalam pengelolaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis ekonomi terhadap hukum (economic analysis of law). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta merupakan model relasi hibrida publik-privat, di mana koperasi berkedudukan sebagai pengguna manfaat (beneficiary user) atas aset negara yang bersifat earmarked. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya sinkronisasi regulasi antara rezim hukum perkoperasian dan keuangan negara guna menjamin kepastian hukum, mitigasi risiko gagal bayar, dan perlindungan akuntabilitas dana publik tanpa mencederai jati diri koperasi sebagai organisasi yang mandiri dan otonom