Peran Dinas Perhubungan dalam Penyelenggaraan Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Abstract

Rambu lalu lintas merupakan elemen perlengkapan jalan yang berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, peringatan, perintah, dan larangan bagi pengguna jalan, guna mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Akan tetapi, pada kenyataannya masih ditemukan kondisi rambu yang rusak, tidak terawat, bahkan hilang, khususnya di persimpangan jalan kabupaten wilayah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Permasalahan tersebut hingga kini belum mendapatkan penanganan perbaikan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Dalam hal perbaikan dan perawatan rambu lalu lintas adalah tugas dan peran dari Dinas Perhubungan Serdang Bedagai. Berikut parafrase lain dengan variasi lebih kuat dan struktur berbeda:Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai dalam upaya perbaikan rambu lalu lintas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, serta mengkaji pelaksanaannya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan perbaikan rambu lalu lintas sebagai bagian dari perlengkapan jalan. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran serta rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kerusakan maupun hilangnya rambu lalu lintas. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan rambu lalu lintas tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan prinsip keadilan, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat luas.