Proses Pelaksanaan Restorative Justice oleh Fasilitator Kejaksaan Negeri Tanah Datar terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan permasalahan hukum yang kompleks, diatur sanksinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta dalam perkembangannya turut disinggung dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023). Penyelesaiannya kini dapat ditempuh melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan RJ oleh Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta mengidentifikasi kriteria tindak pidana KDRT yang dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sumber data yang diperoleh melalui wawancara bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Restorative Justice pada kasus KDRT, Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menjembatani dialog perdamaian. Mekanisme ini bersifat sangat selektif dan hanya dapat diterapkan pada klasifikasi KDRT ringan, yang mencakup delik aduan dalam Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 46, dan Pasal 49 UU PKDRT. Ukuran kriteria ringan tersebut didasarkan pada dampak fisik yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan pekerjaan, serta korban tidak memerlukan perawatan medis intensif. Pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Tanah Datar pada periode 2023–2025 terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%, menunjukkan bahwa peran fasilitator dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dan rasa keadilan telah berjalan optimal.