Strategi Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Membentuk Citra Positif Organisasi

Abstract

Fenomena yang ditemukan adanya dugaan citra negatif yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan adanya komentar negatif pada salah satu akun media sosial, oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi untuk membentuk citra positif organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam membentuk citra positif organisasi, apa saja aspek yang mempengaruhi serta efektivitas strategi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan 6 (enam) informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung melalui langkah-langkah menentukan khalayak, merumuskan pesan atau materi, penetapan metode, pemilihan media komunikasi, mengetahui hambatan pada saat pelaksanaan, serta efektivitas strategi dalam mempengaruhi persepsi publik sehingga membentuk citra organisasi menjadi lebih positif cukup efektif. Faktor atau aspek pendukung yang utama meliputi kemampuan komunikasi anggota serta budaya organisasi terbuka seperti kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah lain maupun dengan institusi terkait, aspek pendukung lain seperti kekompakan serta solidaritas anggota, kemampuan anggota dalam menjaga emosi serta mengendalikan diri, dukungan masyarakat serta peran media yang menyampaikan informasi berimbang serta kemampuan pimpinan dalam mengarahkan anggota. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan strategi komunikasi Satpol PP Provinsi Lampung dinilai cukup efektif dalam membentuk citra positif organisasi yang ditandai dengan terbentuknya pemahaman masyarakat tentang tugas Satpol PP sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penurunan konflik dan resistensi pada pelaksanaan tugas, pergeseran pandangan pada media sosial menjadi dukungan serta adanya kesukarelaan masyarakat dalam mengindahkan produk hukum yang ada, jangka panjang akan menciptakan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah daerah