Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bencana dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Banjir Kampung Aur Medan)

Abstract

Bencana banjir yang terus berulang di Kota Medan, khususnya di Kampung Aur, menjadi persoalan serius yang menuntut evaluasi terhadap efektivitas kebijakan penanggulangan bencana daerah. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana hadir sebagai regulasi yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi pascabencana. Namun, implementasinya di lapangan masih menimbulkan berbagai kendala, terutama terkait kesiapsiagaan, koordinasi antar-instansi, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada potensi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Perda tersebut dengan praktik penanganan banjir yang terjadi, serta meninjau sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, seperti maslahah, amanah, dan tanggung jawab ulil amri. Studi kasus banjir Kampung Aur dipilih karena mencerminkan lemahnya mitigasi dan penataan kawasan yang menyebabkan kerentanan bencana semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 dalam penanganan banjir Kampung Aur dan menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai fiqh siyasah, sehingga ditemukan titik temu antara norma hukum positif dan etika penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi dokumentasi, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aparat pemerintah, masyarakat terdampak, dan Tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama pada aspek mitigasi struktural dan non-struktural, transparansi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) yang seharusnya menjadi prioritas ulil amri dalam mengelola risiko bencana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan penanggulangan bencana, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, serta integrasi nilai-nilai fiqh siyasah untuk menciptakan penanganan banjir yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.